KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan memangkas empat proyek perkeretaapian yang tidak didanai anggaran negara atau non-APBN dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, yaitu Proyek Kereta Api Tanjung Karang-Pelabuhan Panjang, Kereta Akses Bandara Yogyakarta Baru, Kereta Akses Pelabuhan Teluk Lamong, dan Kereta Layang (elevated loopline) Jabodetabek.

Pemangkasan jumlah proyek ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 881 Tahun 2018 tentang Review Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019 yang terbit pada 17 Mei 2018. Keputusan tersebut menggantikan Kepmen No. KP 873 Tahun 2017. Salah satu alasan perubahan Renstra ini adalah keterbatasan anggaran pemerintah dalam membangun sektor transportasi.

Supply Chain Indonesia (SCI) menyayangkan pembatalan proyek-proyek tersebut, terutama Proyek Kereta Api Tanjung Karang-Pelabuhan Panjang dan Kereta Akses Pelabuhan Teluk Lamong. Proyek akses kereta api ke pelabuhan sangat penting untuk meningkatkan kecepatan pengangkutan barang antara pelabuhan dan sentra-sentra industri.

"Dari Pelabuhan Teluk Lamong, misalnya, barang dapat dikirimkan dengan kereta api ke terminal peti kemas di Jember, Semarang, atau beberapa stasiun kereta api tertentu," ujar Setijadi, Chairman SCI dalam siaran pers, Rabu (6/6).

Penggunaan kereta barang berpotensi mengefisienkan biaya pengangkutan karena kapasitas angkut kereta api yang sangat tinggi. Walaupun, pencapaian efisiensi ini mensyaratkan ketersediaan fasilitas dan manajemen yang baik.

Satu rangkaian kereta barang yang terdiri dari 30 gerbong datar bisa memuat 30 peti kemas berukuran 40 kaki atau 60 peti kemas berukuran 20 kaki. Hal itu berarti satu rangkaian kereta barang bisa mengalihkan penggunaan 30-60 truk trailer dari jalan raya.

"Dengan skala ekonomi pengangkutan yang lebih baik, penggunaan kereta barang berpotensi menurunkan biaya pengangkutan. Selain itu, kepastian waktu juga lebih baik, sehingga akan meningkatkan efisiensi logistik industri," lanjut Setijadi.

Kepadatan akses ke Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk kemacetan parah yang masih berlangsung hingga hari ini, semestinya menjadi pelajaran penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan truk dalam pengangkutan barang dari dan ke pelabuhan.

Pembangunan dan pengoperasian rel kereta api ke pelabuhan sudah menjadi keharusan. Selain untuk mengatasi masalah aksesibilitas Pelabuhan Tanjung Priok, rel kereta api harus dibangun sebelum pelabuhan-pelabuhan lain mengalami masalah yang sama.

SCI setuju perubahan paradigma pembiayaan infrastruktur transportasi agar tidak lagi bertumpu pada anggaran negara. Namun demikian, pemerintah perlu menyiapkan beberapa hal untuk menarik para investor.

Pertama, kepastian perencanaan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur-infrastruktur terkait lainnya karena operasionalisasi antar infrastruktur yang saling terkait. Kedua, fasilitas pendanaan, baik skema maupun tingkat suku bunga yang rendah karena jangka waktu pembangunan dan payback period infrastruktur yang lama.

"Ketiga, dukungan pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dalam proses perizinan dan proses pembebasan lahan yang seringkali menjadi masalah pelik pembangunan infrastruktur," kata Setijadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi