KONTAN.CO.ID - Perbaikan pasar tenaga kerja Indonesia belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar kualitas sumber daya manusia. Meski tingkat pengangguran menurun dan proporsi pekerja informal menyusut, ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri masih membayangi produktivitas nasional.
TPT Turun, Pekerja Informal Menyusut
Tim ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,85% pada Agustus 2025, atau menyusut 6 basis poin dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, porsi pekerja informal juga turun tipis menjadi 57,8% pada 2025 dari 58% pada 2024. Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai tren ini mencerminkan perbaikan struktural pascapandemi.
“Penurunan TPT dan berkurangnya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja kita bergerak ke arah yang lebih sehat dan resilien. Namun, untuk memastikan perbaikan ini berkelanjutan, kualitas penciptaan kerja harus semakin ditopang oleh kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan sektor usaha,” ujar Andry dalam siaran pers, Senin (16/2).
Baca Juga: Tarif Impor AS: Angka 19% Final, Tak Ada Negosiasi Ulang? 50% Pekerja Alami Vertical Mismatch
Berdasarkan analisis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 50% pekerja Indonesia pada 2025 mengalami vertical mismatch, membaik tipis dari 51% pada 2023. Artinya, satu dari dua pekerja bekerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mismatch terbesar berasal dari kelompok undereducated atau unqualified yang mencapai 32% dari total pekerja. Kondisi ini sejalan dengan masih besarnya angkatan kerja berpendidikan setara SD ke bawah yang mencapai sekitar 33%.
Sektor dengan Mismatch Tertinggi
Secara sektoral, ketidaksesuaian pendidikan dan pekerjaan tertinggi terjadi di sektor pengadaan air dan pertanian. Di sektor pengadaan air, mismatch didominasi pekerja overeducated. Sementara di sektor pertanian, dominasi pekerja berpendidikan rendah menjadi faktor utama.
Baca Juga: Berakhir Manis, Kapan Prabowo-Trump Akan Tandatangani Kesepakatan Tarif Dagang? Sektor administrasi pemerintahan dan jasa keuangan juga mencatat proporsi pekerja overeducated relatif besar. Hal ini dipengaruhi daya tarik stabilitas serta insentif sektor formal, yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan kompetensi riil.
Fokus ke Kualitas Penciptaan Kerja
Andry menegaskan, kebijakan ketenagakerjaan ke depan perlu bergeser dari sekadar penciptaan lapangan kerja menuju penciptaan kerja berkualitas. “Penguatan link and match, perluasan program upskilling dan reskilling berbasis kebutuhan sektor, serta penajaman intervensi pada wilayah prioritas akan membentuk keunggulan berkelanjutan dalam struktur pasar tenaga kerja nasional,” katanya.
Tonton: Wacana Stop Ekspor Timah Perlu Dilakukan Bertahap, Ini Tanggapan Pelaku Industri Konsolidasi kebijakan berbasis data dan kolaborasi antara sektor pendidikan, industri, dan pemerintah dinilai krusial. Tanpa pembenahan mismatch pendidikan dan pekerjaan, perbaikan pasar tenaga kerja berisiko stagnan dan sulit mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
