JAKARTA. Program jaminan sosial pemerintah yang baru saja mulai beroperasi yakni Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak awal tahun 2014 ini ternyata belum diketahui oleh masyarakat di sejumlah daerah bahkan perkotaan di Indonesia. Pasalnya, sosialisasi terhadap program ini masih minim dan tidak maksimal dijalankan oleh pemerintah. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) Anna Muawanah mengatakan saat masa reses ini ia berada di daerah. Nah ia menemukan ada banyak kalangan masyarakat yang masih belum tahu menahu program BPJS yang dijalankan pemerintah ini. Karena itu, ia mendesak pemerintah agar program BPJS perlu sosialisasi secara terencana dan tepat sasaran. "Saya sekarang berada di daerah, dan menemukan banyak masyarakat yang tidak paham program BPJS karena kurangnya sosialisasi. Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang lebih banyak lagi," ujarnya kepada KONTAN, Seni (6/1). Ana mengatakan, seharusnya program BPJS itu harus disosialisasi lewat rumah-rumah pendidikan, tempat-tempat umum dan pemerintah daerah agar mudah dipahami masyarakat. Ia mengusulkan agar program sosialisasi itu sebaiknya menggunakan target per tiga bulan. "Jadi pada tiga bulan pertama sosialisasinya sudah mencapai berapa persen dan begitu juga tiga bulan berikutnya sampai semua masyarakat bisa memahaminya. Misalnya pada tiga bulan pertama ini sosialisasinya sudah mencapai 50% dan begitu tiga bulan selanjutnya," bebernya. Hal senada juga dikeluhkan politisi Nasdem Enggartiasto Lukita. Ia menilai bahwa program BPJS merupakan program yang bagus. Namun ia menyayangkan program yang bagus ini tidak disosialisasikan dengan cara yang tepat dan baik. Akibatnya program ini rusak. "Jadi seharusnya proses sosialisasi ini dilakukan jauh-jauh hari dan tidak sekedar berbicara di TV dan di koran, tapi secara keseluruhan harus dikomunikasikan secara terintegrasi," tutur kepada KONTAN. Menurutnya, masyarakat di perkotaan saja berpikir bahwa BPJS Kesehatan itu semacam program gratis. Itu akibat sosialisasi yang tidak matang. Ia mengkhawatirkan dan meragukan masyarakat yang ada di pedesaan, tidak tahu program pemerintah yang baik ini. "Bahkan PNS sendiri pun tidak semua tahu, padahal keputusan itu sudah putus lama. Saya menyayangkan sekali, pemerintah tidak siap untuk itu. Sangat seremonial dilakukan," bebernya. Ia mengusulkan harusnya penyampaian dan sosialisasi program itu dengan cara yang sangat sederhana kepada masyarakat. Enggartiasto mengambil contoh seperti program Keluarga Berencana (KB) pada zaman pemerintahan Soeharto yang mudah dipahami masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, persiapan Puskesmas dan Rumahsakit di daerah dan di perkotaan juga harus diperhatikan secara serius. Ia meragukan bahwa saat ini puskesmas dan rumah sakit di daerah sudah diberdayakan. Sebab selama ini ada banyak puskesmas yang sudah tidak lagi beroperasi. Pemerintah bisa juga meningkatkan pelayanan kesehatan ke daerah dengan meningkatkan gaji para pegawai yang bekerja di desa. Artinya harus ada perbedaan antara mereka yang bekerja di daerah dan di kota. "Jadi mereka yang bekerja di daerah harus mendapatkan kompensasi yang tinggi dari pada mereka yang bekerja di perkotaan," saran mantan politisi Golkar tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sebagian besar masyarakat belum tahu program BPJS
JAKARTA. Program jaminan sosial pemerintah yang baru saja mulai beroperasi yakni Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak awal tahun 2014 ini ternyata belum diketahui oleh masyarakat di sejumlah daerah bahkan perkotaan di Indonesia. Pasalnya, sosialisasi terhadap program ini masih minim dan tidak maksimal dijalankan oleh pemerintah. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) Anna Muawanah mengatakan saat masa reses ini ia berada di daerah. Nah ia menemukan ada banyak kalangan masyarakat yang masih belum tahu menahu program BPJS yang dijalankan pemerintah ini. Karena itu, ia mendesak pemerintah agar program BPJS perlu sosialisasi secara terencana dan tepat sasaran. "Saya sekarang berada di daerah, dan menemukan banyak masyarakat yang tidak paham program BPJS karena kurangnya sosialisasi. Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang lebih banyak lagi," ujarnya kepada KONTAN, Seni (6/1). Ana mengatakan, seharusnya program BPJS itu harus disosialisasi lewat rumah-rumah pendidikan, tempat-tempat umum dan pemerintah daerah agar mudah dipahami masyarakat. Ia mengusulkan agar program sosialisasi itu sebaiknya menggunakan target per tiga bulan. "Jadi pada tiga bulan pertama sosialisasinya sudah mencapai berapa persen dan begitu juga tiga bulan berikutnya sampai semua masyarakat bisa memahaminya. Misalnya pada tiga bulan pertama ini sosialisasinya sudah mencapai 50% dan begitu tiga bulan selanjutnya," bebernya. Hal senada juga dikeluhkan politisi Nasdem Enggartiasto Lukita. Ia menilai bahwa program BPJS merupakan program yang bagus. Namun ia menyayangkan program yang bagus ini tidak disosialisasikan dengan cara yang tepat dan baik. Akibatnya program ini rusak. "Jadi seharusnya proses sosialisasi ini dilakukan jauh-jauh hari dan tidak sekedar berbicara di TV dan di koran, tapi secara keseluruhan harus dikomunikasikan secara terintegrasi," tutur kepada KONTAN. Menurutnya, masyarakat di perkotaan saja berpikir bahwa BPJS Kesehatan itu semacam program gratis. Itu akibat sosialisasi yang tidak matang. Ia mengkhawatirkan dan meragukan masyarakat yang ada di pedesaan, tidak tahu program pemerintah yang baik ini. "Bahkan PNS sendiri pun tidak semua tahu, padahal keputusan itu sudah putus lama. Saya menyayangkan sekali, pemerintah tidak siap untuk itu. Sangat seremonial dilakukan," bebernya. Ia mengusulkan harusnya penyampaian dan sosialisasi program itu dengan cara yang sangat sederhana kepada masyarakat. Enggartiasto mengambil contoh seperti program Keluarga Berencana (KB) pada zaman pemerintahan Soeharto yang mudah dipahami masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, persiapan Puskesmas dan Rumahsakit di daerah dan di perkotaan juga harus diperhatikan secara serius. Ia meragukan bahwa saat ini puskesmas dan rumah sakit di daerah sudah diberdayakan. Sebab selama ini ada banyak puskesmas yang sudah tidak lagi beroperasi. Pemerintah bisa juga meningkatkan pelayanan kesehatan ke daerah dengan meningkatkan gaji para pegawai yang bekerja di desa. Artinya harus ada perbedaan antara mereka yang bekerja di daerah dan di kota. "Jadi mereka yang bekerja di daerah harus mendapatkan kompensasi yang tinggi dari pada mereka yang bekerja di perkotaan," saran mantan politisi Golkar tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
