KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris deputi bidang produksi dan pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM, Daniel Asnur menyampaikan dari data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 12 Oktober 2020 sudah ada 163.164 UMKM yang terlibat sebagai penyedia barang/jasa di pemerintahan. Jumlah tersebut tentu masih jauh dari total UMKM yang ada di Indonesia yaitu sekitar 64 juta pelaku usaha. Namun angka tersebut sudah termasuk cukup lumayan disampaikan Daniel, mengingat bahwa program kerterlibatan UMKM dalam pengadaan barang/jasa di pemerintah belum lama dimulai. "Itu baru segitu karena kita baru pembukaan, ini kan baru mulai aja, itu sudah banyak termasuknya. Persyaratannya juga ngga susah kok, ini NPWP sama NIK aja," jelas Daniel saat dihubungi Kontan.co.id pada Kamis (29/10).
Sebanyak 163.164 UMKM jadi penyedia barang dan jasa pemerintah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris deputi bidang produksi dan pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM, Daniel Asnur menyampaikan dari data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 12 Oktober 2020 sudah ada 163.164 UMKM yang terlibat sebagai penyedia barang/jasa di pemerintahan. Jumlah tersebut tentu masih jauh dari total UMKM yang ada di Indonesia yaitu sekitar 64 juta pelaku usaha. Namun angka tersebut sudah termasuk cukup lumayan disampaikan Daniel, mengingat bahwa program kerterlibatan UMKM dalam pengadaan barang/jasa di pemerintah belum lama dimulai. "Itu baru segitu karena kita baru pembukaan, ini kan baru mulai aja, itu sudah banyak termasuknya. Persyaratannya juga ngga susah kok, ini NPWP sama NIK aja," jelas Daniel saat dihubungi Kontan.co.id pada Kamis (29/10).