KONTAN.CO.ID - SEMARANG. Sebanyak 1.700 surat suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditemukan rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Jumlah tersebut ditemukan setelah dilakukan proses sortir dan lipat di gedung Korpri Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. "Yang surat suara DPR, berdasar laporan ada 1.700 surat suara diantaranya rusak," kata Ketua KPU Kabupaten Wonosobo, Asma' Khozin, kepada Kompas.com, Sabtu (9/3). Untuk proses sortir dan pelipatan, KPU Wonosobo tidak mengajak warga sebagaimana yang dilakukan KPU Banjarnegara. Akan tetapi, yang bertugas melipat yaitu para petugas PPK dan PPS dari seluruh desa/kecamatan di Wonosobo. Jumlah yang terlibat yaitu 350 orang, yang terbagi menjadi beberapa kelompok. Mereka secara bergantian melipat 692.000 surat suara DPR RI. Pada Jumat (8/3) kemarin, ratusan petugas masih berupaya menyelesaikan pelipatan surat suara DPRD. Tiap surat suara DPR dihargai Rp 110. "Jumlah yang melipat ada 350 orang. Kami berdayakan petugas PPK dan PPK, mereka kerjanya bergilir," tambahnya.
Sebanyak 1.700 surat suara DPR ditemukan rusak di Wonosobo
KONTAN.CO.ID - SEMARANG. Sebanyak 1.700 surat suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditemukan rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Jumlah tersebut ditemukan setelah dilakukan proses sortir dan lipat di gedung Korpri Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. "Yang surat suara DPR, berdasar laporan ada 1.700 surat suara diantaranya rusak," kata Ketua KPU Kabupaten Wonosobo, Asma' Khozin, kepada Kompas.com, Sabtu (9/3). Untuk proses sortir dan pelipatan, KPU Wonosobo tidak mengajak warga sebagaimana yang dilakukan KPU Banjarnegara. Akan tetapi, yang bertugas melipat yaitu para petugas PPK dan PPS dari seluruh desa/kecamatan di Wonosobo. Jumlah yang terlibat yaitu 350 orang, yang terbagi menjadi beberapa kelompok. Mereka secara bergantian melipat 692.000 surat suara DPR RI. Pada Jumat (8/3) kemarin, ratusan petugas masih berupaya menyelesaikan pelipatan surat suara DPRD. Tiap surat suara DPR dihargai Rp 110. "Jumlah yang melipat ada 350 orang. Kami berdayakan petugas PPK dan PPK, mereka kerjanya bergilir," tambahnya.