JAKARTA. Akses warga untuk mendapatkan kesehatan yang layak masih jauh dari kata memadai. Buktinya, masih banyak pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang tidak memiliki dokter untuk menangani pasien.Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menyatakan, dari sekitar 8.700 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, cukup banyak yang belum mempunyai dokter. "Masih ada 46% dari total Puskesmas yang belum mempunyai dokter," ujar Endang, akhir pekan lalu.Kebanyakan Puskesmas yang tak memiliki dokter tersebut berada di daerah tertinggal dan perbatasan. Idealnya, setiap Puskesmas memiliki satu dokter. Untuk menutup kekurangan tersebut, sebagai tahap awal, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menempatkan 135 dokter di 35 Puskesmas di daerah tertinggal dan perbatasan. Kemenkes juga menambah jumlah tenaga kesehatan lainnya, seperti perawat, bidan, sanitarian, ahli gizi, analis kesehatan, dan apoteker. Sejatinya, menurut Endang, Indonesia tidak kekurangan tenaga dokter. Cuma, masalahnya penempatan mereka tidak merata. Dokter banyak berada di perkotaan.Karena itu, Kemenkes akan membuat kebijakan pendistribusian dokter ke daerah tertinggal dan perbatasan. Nah, agar para dokter bersedia ditempatkan di Puskesmas, pemerintah bakal memberikan sejumlah insentif. Wujudnya, Endang mengatakan, bisa berupa gaji yang lebih besar dibandingkan dengan dokter PNS di Puskesmas perkotaan atau kenaikan pangkat yang lebih cepat ketimbang yang ditempatkan di daerah lainnya. "Dokter yang masih berstatus pegawai tidak tetap yang mau ke daerah tertinggal atau perbatasan juga akan dipercepat statusnya menjadi PNS," ujar Endang.Ketua Komisi Kesehatan (IX) DPR Ribka Tjiptaning Proletariyati bilang, distribusi tenaga kesehatan memang jadi masalah. Cuma, "Soal pemberian insentif tersebut juga perlu dibicarakan dengan dengan pemerintah daerah," kata dia. Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga meminta pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin berobat di Puskesmas dan rumah sakit. Sebab, akan menjadi sia-sia kalau tenaga kesehatan sudah ada, tetapi mereka menolak mengobati warga yang tidak mampu.Makanya, Ribka meminta pemerintah tidak main-main dengan pelaksanaan Jamkesmas di berbagai daerah. Karena penolakan masyarakat miskin untuk berobat juga sering terjadi di kawasan perkotaan. Artinya, praktik penolakan semacam itu juga besar kemungkinan dapat terjadi di daerah-daerah tertinggal dan perbatasan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sebanyak 46% Puskesmas Tidak Memiliki Dokter
JAKARTA. Akses warga untuk mendapatkan kesehatan yang layak masih jauh dari kata memadai. Buktinya, masih banyak pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang tidak memiliki dokter untuk menangani pasien.Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menyatakan, dari sekitar 8.700 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, cukup banyak yang belum mempunyai dokter. "Masih ada 46% dari total Puskesmas yang belum mempunyai dokter," ujar Endang, akhir pekan lalu.Kebanyakan Puskesmas yang tak memiliki dokter tersebut berada di daerah tertinggal dan perbatasan. Idealnya, setiap Puskesmas memiliki satu dokter. Untuk menutup kekurangan tersebut, sebagai tahap awal, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menempatkan 135 dokter di 35 Puskesmas di daerah tertinggal dan perbatasan. Kemenkes juga menambah jumlah tenaga kesehatan lainnya, seperti perawat, bidan, sanitarian, ahli gizi, analis kesehatan, dan apoteker. Sejatinya, menurut Endang, Indonesia tidak kekurangan tenaga dokter. Cuma, masalahnya penempatan mereka tidak merata. Dokter banyak berada di perkotaan.Karena itu, Kemenkes akan membuat kebijakan pendistribusian dokter ke daerah tertinggal dan perbatasan. Nah, agar para dokter bersedia ditempatkan di Puskesmas, pemerintah bakal memberikan sejumlah insentif. Wujudnya, Endang mengatakan, bisa berupa gaji yang lebih besar dibandingkan dengan dokter PNS di Puskesmas perkotaan atau kenaikan pangkat yang lebih cepat ketimbang yang ditempatkan di daerah lainnya. "Dokter yang masih berstatus pegawai tidak tetap yang mau ke daerah tertinggal atau perbatasan juga akan dipercepat statusnya menjadi PNS," ujar Endang.Ketua Komisi Kesehatan (IX) DPR Ribka Tjiptaning Proletariyati bilang, distribusi tenaga kesehatan memang jadi masalah. Cuma, "Soal pemberian insentif tersebut juga perlu dibicarakan dengan dengan pemerintah daerah," kata dia. Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga meminta pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin berobat di Puskesmas dan rumah sakit. Sebab, akan menjadi sia-sia kalau tenaga kesehatan sudah ada, tetapi mereka menolak mengobati warga yang tidak mampu.Makanya, Ribka meminta pemerintah tidak main-main dengan pelaksanaan Jamkesmas di berbagai daerah. Karena penolakan masyarakat miskin untuk berobat juga sering terjadi di kawasan perkotaan. Artinya, praktik penolakan semacam itu juga besar kemungkinan dapat terjadi di daerah-daerah tertinggal dan perbatasan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News