KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sebanyak 635.000 wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah membayar Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif 0,5% sepanjang tahun 2024. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli kepada Kontan.co.id, Jumat (4/7).

Rosmauli menambahkan, jumlah tersebut belum termasuk wajib pajak UMKM yang memilih menggunakan tarif pasal 17 UU Pajak Penghasilan (PPh) maupun wajib pajak UMKM orang pribadi (OP) yang memiliki omzet sampai dengan Rp 500 juta dalam setahun.

Tugu Insurance Sabet Penghargaan The Best Emission Reduction Transparency Award 2025

"DJP tidak membedakan wajib pajak berdasarkan platform tempat melakukan kegiatan usaha, melainkan berdasarkan lapisan peredaran bruto yang diperoleh," katanya.

Baca Juga: Pemerintah akan Perpanjang Tarif PPh Final UMKM 0,5%, Siapkan Anggaran Rp 2 Triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan komitmennya terkait perpanjangan masa berlakunya insentif pajak penghasilan (PPh) final sektor UMKM dengan tarif 0,5% di tahun 2025.

Adapun insentif tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi tahap I yang menelan anggaran sebesar Rp 33 triliun.

Nah, khusus untuk perpanjangan tarif PPh Final UMKM, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2 triliun.

"UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta tidak diberikan PPh dan perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% dari omzet untuk UMKM. Ini Rp 2 triliun perkiraan estimasi dari policy ini," ujar Sri Mulyani dalam rapat Banggar DPR RI, Selasa (1/7).

Berdasarkan aturan yang ada, Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM tidak lagi bisa mendapatkan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% mulai tahun 2025. Aturan yang sudah diterapkan sejak tahun 2018 ini hanya berlaku sampai akhir 2024. 

Dalam ketentuan pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% paling lama tujuh tahun untuk WP orang pribadi, empat tahun untuk WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan tiga tahun untuk WP badan perseroan terbatas.

Baca Juga: Penunjukan Lokapasar Sebagai Pemungut PPh Final UMKM Tidak Bebankan Pajak Baru

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News