KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta agar kebijakan satu peta menjadi solusi tumpang tindih lahan.

Saat ini pemerintah telah melakukan sinkronisasi, integrasi, dan kompilasi informasi geospasial. Dari 85 peta tematik yang ada, 84 peta tematik telah berhasil dikompilasi.

"Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis (6/2).

Baca Juga: Tak hanya omnibus law, kebijakan ekonomi pemerintah ini juga dinanti tahun ini

Masih ada satu peta tematik yang belum diselesaikan. Yaitu peta tematik yang berkaitan dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan.

Penggabungan satu peta terakhir itu diharapkan selesai pada Desember 2020. 

Asal tahu saja saat ini terdapat 77,3 juta hektare (ha) atau sekitar 40,6% dari luas wilayah Indonesia yang masih tumpang tindih.

"Itu telah menimbulkan yang namanya sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam berusaha," terang Jokowi.

Jokowi minta kebijakan satu peta bisa bisa diakses dalam satu geoportal. Selain itu geoportal tersebut harus menjadi acuan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk data spasial.

Tidak hanya K/L, pemanfaatan satu peta juga diharapkan digunakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan satu peta diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun perencanaan pembangunan.

Baca Juga: Selain omnibus law, ini sederet kebijakan ekonomi pemerintah yang dinanti tahun ini

"Tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan tata ruang serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di negara kita," jelas Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi