KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) makin santer. Pemerintah nampaknya makin serius menyesuaikan harga BBM demi menekan subsidi energi yang membengkak.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah sebelum menaikkan harga BBM harus memperbaiki terlebih dahulu data penerima subsidi BBM yang terintegrasi dengan kementerian terkait. Sebab, penerima subsidi seharusnya adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu.

"Saya kira subsidi energi Rp 502 triliun itu adalah angka yang fantastis dan sepakat dengan teman-teman lain sebelum memutuskan kenaikan harga BBM, perbaiki dulu data penerima subsidi yang terintegrasi antara Kementerian Sosial dan kementerian lainnya. Sebab, penerima subsidi BBM sejatinya adalah masyarakat miskin dan tidak mampu," kata Rieke dalam pernyataan tertulis, Kamis (25/8).

Baca Juga: Fraksi PKB Setuju Harga BBM Naik, Namun Harus Ada Pengendalian Konsumsi

Politisi PDI-Perjuangan itu berharap besarnya anggaran subsidi BBM tersebut dapat benar-benar terserap bagi yang seharusnya mendapatkan.

Ia meminta kementerian terkait untuk dapat membuka data penerima subsidi BBM dengan jelas dan transparan. Sehingga nantinya tidak ada indikasi penyimpangan terhadap alokasi subsidi APBN untuk masyarakat.

Rieke menegaskan, jika data penerima BBM bersubsidi belum jelas dan transparan, pihaknya akan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

Sementara, Anggota Komis VI DPR RI Fraksi PPP, Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan, pemerintah perlu menghitung secara rinci baik dan buruknya rencana kenaikan BBM.

Ia melihat, masalah BBM selama ini adalah tidak pernah tepat sasaranya penggunaan BBM subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil.

"Memang sejauh ini subsidi dianggap salah sasaran karena penikmat subsidi ternyata orang berpenghasilan menengah ke atas," terang Awiek.

Baca Juga: Opsi-Opsi Kebijakan Harga BBM Bersubsidi, Mana yang Akan Dipilih?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat