KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 yang didesain lebih efektif lagi, utamanya terkait belanja subsidi energi.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan menilai, pemberian subsidi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik tidak efisien, karena banyak masyarakat mampu yang ikut menikmati subsidi tersebut.

“Subsidi hanya untuk rakyat miskin dan yang membutuhkan, rakyat mampu menengah ke atas harusnya tidak perlu lagi mendapatkan subsidi,” tutur Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2023, Senin (25/7).

Baca Juga: Pengendalian BBM Bersubsidi Diharapkan Tak Dikaitkan dengan Politik

Maka itu, pemerintah secara bertahap akan mengembalikan harga BBM dan listrik ke harga keekonomiannya. Sehingga belanja negara bisa lebih produktif lagi, dan subsidi bisa dialihkan ke masyarakat yang membutuhkan.

Pada tahun ini, pemerintah menggelontorkan subsidi energi sebesar Rp 520 triliun, yang digunakan untuk mensubsidi BBM, listrik dan gas LPG 3 kg. Belanja tersebut juga digunakan untuk PT Pertamina yang sudah menahan harga dalam dua tahun terakhir.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, subsidi tersebut justru tidak dinikmati oleh masyarakat rentan dan kurang mampu, melainkan dinikmati masyarakat golongan kaya. Sehingga penyaluran subsidi tidak tepat sasaran.

“Memang diberikan kepada barang melalui harga barang apakah itu listrik, BBM, apakah LPG, itu kemungkinan besar bahwa yang menikmati kelompok yang mampu lebih banyak, itu memang terjadi,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Program Subsidi BBM Tepat Sasaran, 220.000 Kendaraan Sudah Didaftarkan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat