JAKARTA. Pemerintah akan segera merilis aturan soal penunjukan Perum Bulog sebagai stabilisator harga kedelai. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengaku, Peraturan Presiden (Perpres) soal penunjukkan itu akan keluar dalam minggu-minggu ini.

Menurut Gita, seluruh menteri sudah setuju dengan usulan tersebut. "Seingat saya seluruh menteri sudah tanda tangan dan sudah dikirim ke kantor presiden," katanya, Senin (29/4). Perpres itu akan menjadi payung hukum Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) soal harga penjualan dan pembelian (HPP) kedelai yang harus dilakukan importir kedelai termasuk Bulog.

Kabar itu tentu menggembirakan bagi Bulog, sebab lembaga yang mengurusi logistik terutama beras ini sudah menyiapkan seluruh langkah untuk menjaga pasokan kedelai di Indonesia. Selain akan mengimpor 150.000 ton kedelai pada akhir tahun nanti, Bulog juga berjanji memasok kedelai bagi pengrajin tahu tempe 50.000 ton per bulan.

Sutarto Alimoeso, Direktur Utama Bulog mengatakan, untuk mengamankan pasokan, Bulog sudah melakukan pembicaraan dengan negara produsen kedelai dunia seperti Amerika Serikat (AS) dan Brazil. Bulog juga akan bekerjasama dengan koperasi tahu dan tempe. "Koperasi menerima kedelai Bulog baik yang impor maupun dari dalam negeri," katanya.

Langkah ini merupakan bentuk keseriusan Bulog untuk menjadi stabilisator harga kedelai. Jika Peraturan Presiden (Perpres) tentang penunjukan Bulog keluar maka kontrak pembelian dengan koperasi tahu tempe (Kopti) ditandatangani.

Bulog menerapkan subsidi silang bagi petani lokal. Nantinya kedelai petani lokal akan dibeli sesuai harga pembelian dan penjualan (HPP) yang ditetapkan pemerintah, namun tanpa membebani konsumen. Sebelumnya banyak dikabarkan HPP kedelai sebesar Rp 7.000 per kilogram.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa