KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menargetkan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) sebanyak 9.633 unit pada tahun ini. Sampai Agustus 2026, sudah terbangun 5.438 unit, sehingga tersisa 4.195 unit lagi.

Ekonom Senior sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menghitung, kebutuhan investasi untuk pembangunan 4.195 unit SPKLU tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,66 triliun.

Ia menyebut, PLN pernah menyampaikan rencana investasi sebesar Rp 420,4 miliar untuk membangun 1.063 SPKLU pada 2025. Dengan demikian, kebutuhan investasi rata-rata mencapai sekitar Rp 395 juta per unit.

“Jika biaya tersebut dipakai hanya sebagai simulasi, tambahan 4.195 unit dari angka 5.438 pada Agustus menuju target 9.633 pada 2026 memerlukan sekitar Rp 1,66 triliun. Perhitungan ini belum mencakup variasi kapasitas, penguatan jaringan, tanah, dan pengoperasian,” ujar Syafruddin kepada Kontan, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga: JAC Motors Bidik Pasar Kendaraan Listrik untuk Operasional Perkebunan Sawit

Syafruddin mengatakan, kebutuhan investasi SPKLU tidak bisa hanya dihitung berdasarkan jumlah stasiun yang dibangun. Perhitungan harus mempertimbangkan teknologi pengisi daya, kapasitas listrik, lokasi, serta biaya penyambungan jaringan.

Kebutuhan modal dapat berbeda bergantung pada kapasitas pengisi daya dan kondisi jaringan listrik di lokasi pembangunan. Karena itu, estimasi tersebut belum mencerminkan keseluruhan kebutuhan investasi untuk memperluas jaringan SPKLU.

Di sisi lain, pertumbuhan kendaraan listrik belum sepenuhnya diimbangi pemerataan fasilitas pengisian daya. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan distribusi mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) mencapai 133.983 unit sepanjang Januari-Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat 94,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, jumlah SPKLU dan charging station tercatat sebanyak 5.438 unit pada Agustus 2026. Syafruddin menilai, kedua angka tersebut belum bisa digunakan untuk mengukur kecukupan infrastruktur secara langsung.

Menurut Syafruddin, kecukupan infrastruktur lebih tepat dinilai berdasarkan persebaran lokasi dan keandalan fasilitas. 

Karena itu, pemerintah perlu memetakan jumlah kendaraan listrik aktif, titik pengisian publik, ketersediaan daya, waktu antre, hingga tingkat keberhasilan transaksi di setiap wilayah. Data tersebut dapat menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan agar investasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Baca Juga: Pangsa Pasar Mobil Listrik Tembus 20,6%, Harga Terjangkau Jadi Pendorong

Dari sisi bisnis, Syafruddin menilai prospek operator SPKLU masih terbuka seiring meningkatnya populasi kendaraan listrik. Namun, besarnya peluang pasar tidak otomatis menjamin keuntungan karena kinerja usaha bergantung pada produktivitas setiap perangkat SPKLU.

Menurut Syafruddin, pendapatan operator ditentukan oleh volume energi listrik yang terjual, tarif layanan, frekuensi transaksi, serta tingkat utilisasi pengisi daya. Sementara itu, biaya yang harus ditanggung mencakup investasi awal, sambungan listrik, sewa tempat, perawatan, dan pembiayaan.

Lokasi dengan arus kendaraan tinggi dan kebutuhan pengisian cepat berpotensi menghasilkan transaksi lebih besar. Sebaliknya, fasilitas di lokasi dengan kunjungan rendah berisiko memiliki periode pengembalian modal lebih panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News