KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah gelontorkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 522,7 triliun hingga akhir April 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sebanyak Rp 265,0 triliun dari total tersebut merupakan belanja non-Kementerian/Lembaga (K/L) yang memberi manfaat bagi masyarakat umum.

"Masyarakat umum bisa menikmati belanja kami. Antara lain untuk subsidi dan juga untuk kompensasi," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/5).

Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Sebesar Rp150 Triliun pada Tahun 2024

Sri Mulyani pun memerinci. Hingga April 2023, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 5,2 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan Rp 33,8 triliun untuk kompensasi BBM.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Berkualitas

Pemerintah juga telah merogoh kocek sebesar Rp 15,3 triliun untuk subsidi listrik bagi 39,2 juta pelanggan.

Kemudian, pemerintah sudah mengeluarkan Rp 21,6 triliun untuk subsidi LPG 3 kg dan Rp 804,2 miliar untuk kartu prakerja.

Masyarakat yang berpendapatan rendah kemudian dibantu mendapatkan rumah, lewat subsidi perumahan sebesar Rp 204,1 miliar.

Selain belanja non-K/L yang memberi manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah juga melakukan belanja K/L yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat yang dituju.

Sebanyak 52,5% dari total belanja pemerintah pusat atau sekitar Rp 274,4 triliun dialokasikan untuk belanja K/L ini.

Belanja K/L antara lain digunakan untuk pemberian kartu sembako, program keluarga harapan, pembayaran pendidikan, bantuan bencana, dan bantuan pertanian, peternakan, juga perikanan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto