KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah Provinsi Maluku memastikan bakal mendukung penuh pelaksanaan proyek Blok Masela termasuk soal pengadaan lahan yang kerap menemui hambatan.

Gubernur Maluku Murad Ismail menerangkan sejak proyek Masela didengungkan 10 hingga 20 tahun silam persoalan lahan memang telah terjadi.

Baca Juga: DPR desak kepastian kelanjutan proyek Masela

Mengupas Visi Stuart Rogers untuk Masa Depan HSBC Indonesia

"Masalah lahan akan kita selesaikan sebaik-baiknya, sejak didengungkan memang banyak orang yang sudah duduki tempat-tempat itu," ujar Murad di Jakarta, Selasa (4/8).

Ia menambahkan, pihaknya siap memfasilitasi pengadaan lahan pasalnya segala proses perizinan terkait lahan dengan luasan di atas 5 hektare memang merupakan kewenangan gubernur.

Ia menegaskan, bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, pengadaan lahan bakal diselesaikan baik melalui proses adat maupun musyawarah.

"Untuk masalah lahan jangan ragu dan bimbang tentang sikap Pemprov dan Pemkab, ini menyangkut hajat hidup orang banyak di Maluku," tegas Murad.

Sebelumnya, persoalan lahan kembali mendera proyek Masela. Pasalnya perusahaan Sinarmas dikabarkan melakukan pembelian lahan warga di Desa Lermatan, Kepulauan Tanimbar yang digadang-gadang sebagai lokasi proyek Masela.

Baca Juga: Soal lahan Blok Masela, SKK Migas fokus rampungkan analisis dampak lingkungan

Sebelumnya, Managing Director Sinar Mas, Gandi Sulistiyanto membantah. “Saya sudah cek di unit kehutanan dan mining, tidak ada tanah kami di wilayah tersebut. Itu berita dari mana? Kabupaten dan provinsi mana?” tandasnya kepada Kontan.co.id, Minggu (26/7).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News