JAKARTA. Sejak Juni 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut sudah mengetahui informasi adanya penyadapan terhadap dirinya yang diduga dilakukan oleh agen intelijen Inggris saat menghadiri pertemuan puncak G-20 di London pada 2009. Hanya saja, sulit untuk membuktikan kebenaran informasi itu kecuali pihak penyadap memberikan konfirmasi.

"Sejak Juni sudah ada informasi bahwa tuan rumah melakukan tindak penyadapan, tidak hanya pada pihak tertentu, tapi pada mayoritas negara tentunya," kata Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Faizasyah mengatakan, meski sudah mengetahui sejak Juni, pemerintah baru tahu bahwa penyadapan itu untuk kepentingan Australia yang ingin mendapatkan kursi di Dewan Keamanan PBB setelah media asing mengungkapkannya.

Jika benar, tambah Faizasyah, penyadapan tersebut merupakan tindakan tidak etis karena informasi harus didapatkan melalui cara-cara wajar seperti komunikasi langsung, surat, dan lainnya. "Tindak penyadapan tentu bukan suatu hubungan yang baik dalam hubungan antarnegara," kata dia.

Faizasyah menambahkan, pihaknya akan melihat sejauh mana informasi yang disadap. Intelijen Indonesia, katanya, tentu akan mencari tahu melalui mitranya meskipun sulit untuk mendapat pengakuan dari negara yang diduga melakukan penyadapan.

"Harus dikaji kembali derajat kebocoran, apakah itu esensi media Australia katakan tentang pencalonan di Dewan Keamanan PBB. Kita memiliki posisi yang jelas mengenai hal ini, negara mana yang kita pilih, negara mana yang kita dukung. Tanpa harus disadap pun komunikasi bisa dilakukan dengan jalur normal," pungkasnya.

Seperti diberitakan oleh Sydney Morning Herald, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd memperoleh keuntungan atas kegiatan mata-mata itu. Disebutkan, delegasi Australia mendapatkan dukungan informasi intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat.

Seorang sumber mengungkapkan bahwa melalui dukungan yang dilakukan intelijen Inggris dan AS, Australia ingin mendapatkan kursi di DK PBB. Tanpa dukungan intelijen yang disediakan oleh AS, kami tidak akan memenangkan kursi, kata sumber yang bekerja pada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. (Sandro Gatra/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: