Sejak POJK UUS Perbankan Terbit, Belum Ada Bank yang Mengajukan Spin Off

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong konsolidasi unit usaha syariah (UUS) sudah tampak dalam POJK 12 Tahun 2023. Dalam beleid tersebut, OJK tetap mewajibkan spin off bagi UUS yang sudah memenuhi ketentuan.

Meski demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, hingga saat ini belum bank yang telah mengajukan rencana aksi spin off untuk mengubah UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Maklum, permohonan izin atau persetujuan paling lama 2 tahun setelah POJK diterbitkan.

Sebagai informasi, UUS yang wajib untuk spin off adalah UUS yang memiliki aset mencapai 50% dari nilai aset bank-nya dan/atau memiliki jumlah aset Rp 50 triliun. OJK juga bisa meminta UUS untuk melakukan spin-off dalam rangka konsolidasi, untuk pengembangan dan penguatan perbankan syariah.

“Proses komunikasi antara bank dengan OJK selalu dilaksanakan secara rutin, baik terhadap aspek strategis, teknis maupun financial,” ujar Dian, Sabtu (5/8).

Dian juga menegaskan bahwa BUS sejatinya merupakan perwujudan utuh dari sebuah entitas badan hukum perbankan. Dengan keutuhannya maka berbagai jenis kegiatan usaha menjadi lebih dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh BUS tersebut.

Di sisi lain, Dian bilang BUS tersebut masih dimungkinkan untuk memanfaatkan beberapa infrastruktur dari induknya melalui sinergi perbankan. Dengan demikian, adanya fleksibilitas kegiatan usaha sebagai suatu bank yang didukung oleh privilege sebagai entitas anak perusahaan.

“Diharapkan mampu mendorong pengembangan usaha BUS tersebut ke depannya sebagai bagian dari pengembangan perbankan syariah,” ujarnya.

Salah satu UUS yang saat ini wajib memisahkan diri adalah UUS milik PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Aset UUS dari bank tersebut sudah mencapai Rp 66 triliun pada semester pertama tahun ini, yang berarti mereka wajib melakukan spin off paling lambat pada 2025.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan bilang pihaknya akan berkonsultasi dengan OJK untuk memperjelas apa saja yang bisa dilakukan bersama bank induk dan mana yang harus terpisah secara total.

“Karena secara finansial dan potensi pertumbuhan bisa jadi terdampak, itu yang sedang kami jajaki,” ujar Lani, belum lama ini.

Tak hanya itu, Lani juga sempat mengungkapkan bahwa aturan ini sebenarnya tidak seperti yang diharapkannya. Ia melihat pertumbuhan syariah bisa ditunjang tak hanya melalui BUS tetap juga bisa melalui UUS.

“Tidak harus dari BUS dengan spin off,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News