KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Sejumlah perusahaan terbuka memiliki total utang jangka pendek dengan jumlah triliunan. Berdasarkan laporan keuangan 2019, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mencatatkan liabilitas jangka pendek Rp 45,02 triliun, PT Indosat Tbk (ISAT) Rp 22,13 triliun, dan PT Timah Tbk (TINS) Rp 11,96 triliun.

Ada juga PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dengan utang jangka pendek US$ 1,12 miliar, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Rp 9,02 triliun, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) Rp 8,72 triliun, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) US$ 783,96 juta, dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Rp 4,52 triliun.

Baca Juga: Sejumlah emiten ini punya utang jatuh tempo, simak rekomendasi analis

Meskipun begitu, Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Okie Ardiastama menilai, rasio likuiditas para emiten tersebut masih cukup terjaga sehingga emiten masih mampu melunasi kewajibannya. Akan tetapi, ada risiko yang lebih tinggi bagi emiten yang punya utang jatuh tempo dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS).

Pasalnya, nilai tukar dolar AS yang tengah menguat dapat meningkatkan beban bunga para emiten. "Beban keuangan yang lebih besar berpotensi menggerus margin bersih. Terlebih lagi, saat ini, kondisi bisnis dalam negeri sedang mengalami tantangan," ungkap dia saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (19/4).

Menurut Okie, dari daftar emiten di atas, perusahaan yang bergerak di bisnis komoditas dan properti masih berpotensi tertekan. Mengingat, harga jual timah masih rendah dan penurunan yang terjadi sejak tahun 2019 berdampak negatif pada kinerja perusahaan.

Baca Juga: Melihat status utang perusahaan BUMN ke perbankan saat pandemi corona melanda

Pada sektor properti, masyarakat cenderung antisipasi dalam mengeluarkan penghasilannya untuk saat ini. "Meskipun suku bunga dan relaksasi kelonggaran untuk membeli properti sudah sangat menarik, namun untuk kuartal I dan II tahun ini sepertinya masih akan berat," ucap Okie.

Di sisi lain, sektor telekomunikasi dan infrastruktur pendukungnya masih punya prospek bagus pada tahun ini. Alasannya, pemerintah masih akan fokus dalam pembangunan infrastruktur guna mendukung perkembangan teknologi dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli