KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending membeberkan sejumlah strategi untuk bisa memenuhi kewajiban ekuitas minimal sebesar Rp 12,5 miliar yang harus dipenuhi paling lambat pada Juni 2025.

Adapun hal ini menjadi amanat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. 

Menanggapi hal ini, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia atau Akseleran mengakui bahwa syarat pemenuhan ekuitas tersebut cukup sulit. Untuk itu, perusahaan melakukan sejumlah strategi agar bisa mengejar syarat ekuitas minimum Rp 12,5 miliar. 

BNI Luncurkan Layanan Wealth Management di Singapura,Gandeng Schroders dan Fullerton

Baca Juga: 543 Pinjol Ilegal atau Rentenir Online per Februari 2025, Resmi dari OJK

Group & Co Founder PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia Ivan Nikolas menyebutkan strategi yang dilakukan perusahaan di antaranya yaitu, mengandalkan laba atau pendapatan yang diperoleh perusahaan. 

Ivan mengatakan, hingga akhir Desember 2024, perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 5%-10%. 

“Jadi kami mengerek ekuitas dengan berusaha terus mencetak laba. Artinya pendapatan bisa tumbuh dan disiplin terkait opex,” kata Ivan kepada Kontan, Jumat (14/2). 

Dengan begitu, ia menegaskan bahwa ke depannya Akseleran akan terus berusaha untuk bisa mencapai target laba, sehingga tiap bulannya ekuitas perusahaan dapat bertambah dan bisa mencapai syarat ekuitas tersebut. 

Namun, Ivan tak memungkiri bahwa syarat pemenuhan ekuitas dari OJK ini memiliki risiko yang tinggi, dan tak mudah mencari investor untuk masuk ke fintech P2P lending. Maka dari itu, Akseleran masih berusaha dengan mengandalkan laba perusahaan dan belum ada rencana untuk melakukan konsolidasi. 

“Pemenuhan ekuitas ini memang sulit, tapi kami belum ada rencana untuk lakukan konsolidasi untuk agar bisa memenuhi aturan, kami masih berusaha untuk terus mengandalkan laba,” ungkapnya. 

Baca Juga: Likuiditas Ketat Mengancam Bisnis Fintech

Sementara itu, Ivan menyebutkan hingga saat ini besaran ekuitas Akseleran sudah mencapai Rp 10 miliar. Artinya, perusahaan masih harus mengejar ekuitas sebesar Rp 2,5 miliar. 

Kendati begitu, dia menilai, tujuan dari penguatan ekuitas ini sangat positif, karena untuk memastikan setiap platform fintech P2P lending punya kesehatan keuangan yang baik, di mana mampu menopang operasional perusahaan.

“Jadi syarat ekuitas ini wajar ya. Tinggal kami make sure business-nya profitable sehingga ekuitas bisa naik,” ungkapnya. 

Lebih jauh lagi, Ivan menyebutkan, sepanjang tahun 2024, Akseleran telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 2,93 triliun. 

Sedangkan untuk target penyaluran pinjaman di tahun 2025, Ivan bilang yakni senilai Rp 3,5 triliun atau naik sekitar 20% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

KTA Kilat Sudah Penuhi Ekuitas

Selaras dengan hal ini, PT Pendanaan Teknologi Nusa (KTA Kilat) juga membeberkan sejumlah strategi untuk bisa memenuhi syarat ekuitas tersebut di antaranya yaitu, KTA Kilat mengandalkan pendapatan perusahaan tiap bulannya dan terus mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menjalankan aturan yang telah ditetapkan OJK. 

“Jadi tidak ada strategi khusus yang kami lakukan, kami hanya mematuhi apa pun yang telah ditetapkan OJK,” Diretur Operasional KTA Kilat, Suhartono kepada Kontan, Jumat (14/2). 

Sama halnya dengan Akseleran, Suhartono mengatakan bahwa perusahaan belum memiliki rencana untuk melakukan konsolidasi agar bisa meningkatkan ekuitas KTA Kilat. Terlebih, KTA Kilat sudah memenuhi syarat, di mana hingga saat ini    ekuitasnya sudah lebih dari Rp 12,5 miliar. 

“Kami belum ada rencana konsolidasi. Tapi kami coba selalu tingkatkan mutu collection dan selektif dalam pemilihan pencairan dana yang sehat dan berkualitas,” tegasnya. 

Adapun berdasarkan laporan keuangan KTA Kilat yang sudah di audit, per Januari 2025, total ekuitasnya sudah mencapai Rp 45 miliar. Suhartono mengungkapkan bahwa perusahaan sudah memenuhi syarat ekuitas sejak tahun 2022. 

“Kami memang sudah sesuai atau comply dengan ketentuan ekuitas sejak tahun 2022. Karena kami sudah mengantisipasi hal ini dari awal,” kata dia. 

Lebih lanjut, Suhartono menilai, aturan ekuitas ini sangat baik karena menjamin solvabilitas dari perusahaan fintech P2P lending. Namun, ia mengatakan bahwa industri ini sifatnya off balance sheet.Sehingga dengan adanya aturan minimum ekuitas ini, memberikan jaminan kepada pasar dan regulator bahwa perusahaan fintech P2P lending memiliki solvabilitas yang baik. 

Baca Juga: Ini Ciri-Ciri Pinjol Ilegal Menurut OJK, Jangan Sampai Terjebak

Di sisi lain, ia memproyeksi tahun 2025 akan menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menyalurkan pembiayaan yang sehat dan berkualitas lantaran ekonomi masih belum stabil sepenuhnya. Kemudian, literasi masyarakat yang masih minim terhadap industri P2P juga menjadi tantangan. 

Dengan begitu, menurutnya, industri fintech P2P lending harus gencar melakukan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fintech lending, yang dalam jangka panjang akan mendorong kepercayaan dan adopsi. 

Sebelumnya, OJK mengungkapkan bahwa per Desember 2024, masih terdapat 11 penyelenggara P2P lending yang belum memenuhi ekuitas minimal sebesar Rp 12,5 miliar. Padahal ekuitas tersebut harus bisa dipenuhi pada Juni 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo