KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejumlah kalangan mendesak terbentuknya Badan Sawit Nasional demi mengentaskan persoalan industri sawit di pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasalnya, tampak tumpang tindih kebijakan yang dikeluarkan berbagai pihak.

Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Fenny Sofyan menjelaskan, saat ini lebih dari 31 Kementerian/Lembaga yang mengurusi sawit.

Menurutnya, dengan adanya Badan Sawit akan tergambar mulai dari berapa stok yang perlu dimiliki, berapa konsumsinya, bagaimana suplai dan permintaan dari luar negeri sehingga mampu menentukan harga yang baik.

“Jadi semua harus didudukan untuk mengatur kebijakan apa yang harus dikeluarkan. Kebijakan itu harus berdasarkan pada satu badan atau satu kelompok yang memang dari awal sudah ngikutin permasalahan,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Pertanian, Kamis (4/7).

Baca Juga: Ekspor Minyak Sawit Terus Turun

Fenny mengungkapkan, dengan dibentuknya Badan Sawit tentu akan menelurkan peta jalan yang jelas dan tersingkronisasi, sehingga akhirnya bakal berdampak pada produksi hingga ekspor sawit Tanah Air.

“Jadi yang dilakukan oleh Gapki adalah mengedukasi semua pihak terkait dengan concern maupun challange (industri sawit) sehingga muncul sebuah kebijakan dari pemerintahan baru yang menguntungkan,” ungkapnya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung menuturkan, Badan Sawit bakal menjadi database seluruh aktivitas dan mengantisipasi hal-hal negatif.

“Dengan data yang lengkap maka akan meningkatkan replanting, permasalahan lahan diatasi, pupuk kurang di mana langsung dikirim, karena semua terdatabase dalam satu Badan Sawit Indonesia,” tuturnya.

Gulat bilang, pihaknya juga telah berdiskusi dengan tim presiden terpilih Prabowo-Gibran bahkan kajiannya tengah di uji oleh Universitas Indonesia (UI) terkait seberapa penting rencana dibentuknya Badan Sawit Indonesia.

“Mungkin minggu depan sudah keluar uji akademisnya Badan Sawit, artinya ini disimulasi keluarnya Badan Sawit,” tandasnya.

Sementara itu, Guru Besar IPB University, Rachmat Prambudy menyampaikan adanya aspirasi dari petani untuk pembentukan Badan Sawit ini menjadi dasar yang kuat.

“Saya sebagai guru besar IPB dan anggota HKTI saya merasa ini menjadi kebutuhan, mungkin bagian dari strategi kita untuk menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing,” tutur dia.

Baca Juga: Produktivitas Stagnan, Ekspor Produk Sawit Turun Jadi US$ 8,25 Juta di April 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Sulistiowati