KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa hari lalu Institute for Essential Service Reform (IESR) melaporkan bahwa tambahan kapasitas Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia hanya 385 MW di tahun ini. Padahal, di 2025 nanti pemerintah memiliki target kapasitas EBT mencapai 45 GW.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Arya Rezavidi sepakat dengan hasil temuan fakta dari IESR. Menurutnya, EBT masih akan sulit untuk berkembang jika dijalankan berdasarkan kebijakan atau regulasi yang ada sekarang. Target bauran EBT sebanyak 23% dari pemerintah pada 2025 nanti juga belum tentu tercapai.

Baca Juga: Pemerintah Gandeng Denmark untuk kembangkan EBT di 4 Provinsi

“Perkiraan kapasitas tersebut sudah diprediksi. Kalau cara pengelolaan EBT masih seperti ini, kemungkinan bauran EBT yang tercapai di 2025 nanti maksimum hanya 14%-15%,” ungkap dia, Kamis (19/12).

Menurutnya, regulasi mengenai pemanfaatan EBT yang tertuang dalam Permen ESDM No 50 Tahun 2017 belum berpihak bagi investor atau pengembang. Hal ini yang akhirnya membuat proyek-proyek EBT tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Contohnya, penetapan tarif pembelian listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) paling tinggi sebesar 85% dari biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkit listrik setempat. 

Baca Juga: Lelang WKP sepi peminat, ini pendapat Asosiasi Panas Bumi Indonesia (APBI)

Editor: Handoyo .