KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah kalangan mengkritik kebijakan pemerintah dalam mengelola BP Batam. Khususnya dalam kepemimpinan yang rencananya akan otomatis dijabat Wali Kota Batam. Mereka menilai BP Batam sudah tidak lagi dikelola secara profesional ketika kepemimpinannya diserahkan ke urusan politik. Karena jabatan wali kota merupakan jabatan politik. Maka peleburan jabatan kepala BP Batam merupakan kebijakan salah kaprah. Pakar Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai wacana melebur Kepemimpinan BP Batam dengan Wali Kota Batam adalah kebijakan yang salah kaprah. Mengingat pengembangan Batam sejak semula diupayakan menjadi Free trade zone (FTZ), dengan pendekatan supply-side sejak zaman Presiden Suharto.
Sejumlah kalangan memandang peleburan jabatan BP Batam kebijakan salah kaprah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah kalangan mengkritik kebijakan pemerintah dalam mengelola BP Batam. Khususnya dalam kepemimpinan yang rencananya akan otomatis dijabat Wali Kota Batam. Mereka menilai BP Batam sudah tidak lagi dikelola secara profesional ketika kepemimpinannya diserahkan ke urusan politik. Karena jabatan wali kota merupakan jabatan politik. Maka peleburan jabatan kepala BP Batam merupakan kebijakan salah kaprah. Pakar Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai wacana melebur Kepemimpinan BP Batam dengan Wali Kota Batam adalah kebijakan yang salah kaprah. Mengingat pengembangan Batam sejak semula diupayakan menjadi Free trade zone (FTZ), dengan pendekatan supply-side sejak zaman Presiden Suharto.