KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. New Jersey dan Ohio pada hari Senin (9/1) jadi negara bagian AS terbaru yang melarang eksistensi aplikasi TikTok di semua perangkat gawai milik pemerintah.

Gubernur New Jersey, Phil Murphy, juga melarang vendor perangkat lunak, produk, dan layanan dari lebih dari selusin vendor asal China termasuk Huawei, Hikvision, Tencent Holdings, ZTE, dan Kaspersky Lab.

"Ada kekhawatiran keamanan nasional tentang data pengguna yang mungkin diminta oleh pemerintah China oleh ByteDance," tulis kantor Murphy dalam pernyataan yang dikutip Reuters.

Sejalan dengan itu, Gubernur Ohio Mike DeWine juga melihat bahwa ada ancaman keamanan siber yang muncul dari sejumlah layanan digital buatan China. 

Baca Juga: Alabama dan Utah Melarang Penggunaan Aplikasi TikTok

"Praktik privasi data dan keamanan siber yang sembunyi-sembunyi ini menimbulkan ancaman keamanan dan keamanan siber nasional dan lokal bagi pengguna aplikasi dan platform serta perangkat yang menyimpan aplikasi atau platform terkait," ungkap DeWine.

Langkah serupa sebelumnya juga diambil oleh Gubernur Wisconsin Tony Evers pada hari Jumat (6/1). Dia berencana untuk bergabung dengan negara bagian lain dalam melarang penggunaan aplikasi TikTok yang memiliki lebih dari 100 juta pengguna di AS.

Gerakan melarang TikTik dari perangkat pemerintah telah gencar dilakukan oleh para gubernur dari Partai Republik. Beberapa gubernur dari Partai Demokrat pun mulai melakukannya secara perlahan.

Ketakutan akan TikTok semakin memuncak setelah Direktur FBI, Christopher Wray, pada November lalu mengatakan bahwa aplikasi itu menimbulkan risiko keamanan nasional.

Baca Juga: FBI: TikTok Menimbulkan Masalah Keamanan Nasional

Dalam laporannya, Wray menyebut bahwa pemerintah China dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk memengaruhi pengguna atau mengontrol perangkat mereka.

TikTok dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan lahirnya perjanjian keamanan potensial dengan AS. Sayangnya, TikTok menunda proses perekrutan konsultan karena semakin banyak pejabat AS yang menentang kesepakatan semacam itu.

Selama tiga tahun terakhit TikTok telah berusaha meyakinkan AS bahwa layanan mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman keamanan siber.

TikTok berulang kali menjelaskan bahwa tidak ada konten atau data pengguna yang dapat dimanipulasi oleh Partai Komunis China atau entitas apa pun yang ada di bawah pemerintah China.