KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan dipastikan masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. Pemerintah menargetkan beleid sapu jagad tersebut dapat diundangkan di periode paruh kedua tahun ini. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah dan legislatif harus bergegas membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan. Menurutnya, bila berlarut-larut maka Indonesia akan kehilangan momentum investasi. Baca Juga: Pemerintah masih rumuskan substansi Omnibus Law sektor keuangan
Sejumlah pihak khawatir omnibus law akan kehilangan momentum
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan dipastikan masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. Pemerintah menargetkan beleid sapu jagad tersebut dapat diundangkan di periode paruh kedua tahun ini. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah dan legislatif harus bergegas membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan. Menurutnya, bila berlarut-larut maka Indonesia akan kehilangan momentum investasi. Baca Juga: Pemerintah masih rumuskan substansi Omnibus Law sektor keuangan