KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan di sektor industri mempersiapkan penyesuaian kegiatan bisnis untuk menghadapi kebijakan pajak karbon dan perdagangan karbon. Tak hanya itu, sektor industri juga harus mengatur strategi dalam menghadapi kebijakan carbon border adjustment (CBAM). 

Sebagai salah satu perusahaan eksportir terbesar di Indonesia, PT Pan Brothers Tbk (PBRX), misalnya, telah menetapkan akan berfokus pada sustainable development goals (SDGs).

Vice President Director Pan Brothers Anne Patricia Sutanto mengatakan, untuk clothing misalnya, fokus PBRX pada SDGs, salah satunya melalui social compliance. 

"Kami berfokus pada social compliance untuk pekerja dan ekosistem di sekitar pabrik kita. Selanjutnya, environmental yang salah satunya adalah mengubah semua energi untuk responsible procurement," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11). 

Baca Juga: Pemerintah susun sejumlah aturan pelaksanaan pajak karbon

Anne bilang, industri tekstil dan garmen memberi polusi dunia kedua terbesar. "Nah, bagaimana secara global PBRX mengurangi polusi baik dari sisi konsumsi air  dalam hal prosesnya maupun dari sisi water treatment dan juga mengurangi emisi karbon yang kita kontribusikan sebagai polluter," ujarnya. 

Jadi, itu langkah yang dimitigasi karena ini necessity, bukan hanya market dunia memerlukan langkah itu. Pan Brothers sendiri sebenarnya sudah mencanangkan sejak 2018, namun di 2020 PBRX mendeklarasikan ke publik 10 SDGs yaitu people, planet and profit. 

Terkait dengan ekspor dan kebijakan CBAM yang dimulai 2023, Anne menilaim kebijakan terkait penurunan emisi karbon perlu didesain dengan baik.

CBAM akan menjadi non-trade barrier negara-negara maju terhadap Indonesia dan apabila Indonesia tidak mempersiapkan framework yang baik, maka semua ekspor barang di Indonesia akan menjadi masalah. Dalam hal ini diperlukan persiapan dan usaha kolektif dari berbagai sektor.

President Director PT Rimba Makmur Utama, Dharsono Hartono bilang, CBAM pasti akan terjadi. "Sooner or later kita akan kalah dengan eksportir lain kalau kita tidak siap," ujarnya. 

Namun, menurutnya, dengan adanya pajak karbon dan nilai ekonomi karbon (NEK) menjadi momentum Indonesia untuk mengklaim sudah net-zero, yang kemudian menjadi nilai tambah untuk pembeli. 

Baca Juga: Meneropong peluang perdagangan karbon di Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat