KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pada tahun 2021 ada sejumlah persoalan dan tantangan yang dihadapi para petani di Indonesia. Utamanya perubahan iklim dan ketidakpastian harga panen

Selain itu, minimnya riset dan pengembangan kapasitas petani dalam upaya meningkatkan produksi pertanian, regenerasi petani yang juga memprihatinkan serta kesejahteraan petani menjadi persoalan utama.

Berangkat dari banyaknya persoalan pada sektor pertanian dan pangan, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bersama RIKOLTO mengadakan Seminar Nasional berjudul Direct Message dari Petani Untuk Penguatan Sistem Pangan Nasional yang Berdaulat dan Tangguh, pada Selasa (28/12). 

Analis Kebijakan Bappenas,Jarot Indarto, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalanyang menjadi tantangan bagi pertanian di Indonesia.

Baca Juga: Kementerian BUMN Apresiasi Digitalisasi Kios Pupuk Indonesia

Sementara itu, Kepala Tani Center IPB University, Hermanu Tri Widodo, menambahkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian, seperti upaya intensifikasi padi menjadi empat kali tanam dalam satu tahun menggunakan pendekatan IP 400. 

Menurut pengalamannya di Kabupaten Indramayu, terdapat sejumlah lahan yang baru tanam 3 kali dalam waktu satu tahun sudah mengalami fuso (gagal panen) pada musim tanam yang ke-3. Selain menyoroti hal tersebut, Hermanu juga menyoroti tingkat kesejahteraan petani.

“Jadi, sebaiknya petani itu berteman dengan pemerintah, atau dengan pasar, atau, dengan non state actor yang lain?” Imbuh Hermanu seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (31/12). 

Ekonom Senior UI Faisal Basri pada kesempatan yang sama menyoroti terminologi korporasi petani yang digunakan pemerintah dalam rangka pembangunan pertanian ke depan. 

Baca Juga: Per 27 Desember, Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa Mencapai Rp 20,24 Triliun

Menurut Faisal, pendekatan tersebut menghilangkan semangat Bung Hatta dalam menghimpun kekuatan petani yang berserakan untuk menghadapi para kapitalis kota. Faisal juga mengungkapkan bahwa panglima ekonomi di Indonesia saat ini bukan pertanian, namun investasi.

Selain itu politik Indonesia juga tidak akrab dengan petani, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih mengarah pada investasi dan sektor usaha ekstraktif, bukan pada pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. 

“Tidak ada adaptasi kebijakan pertanian secara nasional yang siap. Udah deh, negara harusnya fokus di sini dan menyelenggarakan fungsi stabilisasi,” ujar Faisal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli