KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengimbau agar kelompok tersebut lebih memperhatikan para korban konflik di barat laut Suriah. Guterres berharap koridor bantuan dari Turki ke wilayah tersebut dibuka lebih lama. "Kita tidak bisa menyerah pada orang-orang di Suriah," ungkap Guterres pada pertemuan hari Senin (20/6). Berdasarkan mandat PBB, pengiriman bantuan kemanusiaan dari Turki ke barat laut Suriah akan berakhir pada 10 Juli. Guterres mendesak agar ada aturan baru yang bisa memperpanjang masa pengiriman bantuan.
Dilansir dari
Reuters, Guterres mengatakan bahwa pada tahun lalu PBB telah melakukan lima kali pengiriman bantuan ke wilayah yang dikuasai oposisi tersebut. Namun, ia menyadari bahwa apa yang disalurkan masih belum cukup untuk skala besar.
Baca Juga: Rudal Israel Kembali Hujani Suriah, Targetkan Kota Damaskus Saat ini ada sekitar 800 truk bantuan per bulan dari Turki yang dikirim ke wilayah tersebut di bawah operasi PBB. Guterres meminta operasi tersebut diperpanjang satu tahun lagi. "Saya sangat mengimbau kepada anggota dewan untuk mempertahankan konsensus tentang mengizinkan operasi lintas batas," lanjut Guterres. Guterres menyebut saat ini ada sekitar 4,1 juta orang di wilayah tersebut yang membutuhkan bantuan dan perlindungan. Ia mengingatkan kepada Dewan Keamanan bahwa ada kewajiban moral untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam pengarahannya, Guterres mengatakan 80% dari mereka yang membutuhkan bantuan adalah wanita dan anak-anak. Pada tahun 2014, Dewan Keamanan PBB mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang dikuasai oposisi di Suriah. Pengiriman yang diizinkan berasal dari Irak, Yordania, dan Turki. Namun, hak veto Rusia dan China telah menguranginya menjadi hanya satu titik perbatasan Turki.
Baca Juga: Sekjen PBB: Dunia Sedang Retak, Ada Ancaman Perang Dingin Baru Rusia, yang merupakan sekutu dekat Suriah, berpendapat operasi jangka panjang itu melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Suriah. Rusia mengatakan harus ada lebih banyak bantuan yang dikirim dari dalam negeri. Langkah ini dianggap akan membuat oposisi khawatir karena makanan dan bantuan lainnya akan berada di bawah kendali pemerintah. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy menggambarkan bahwa upaya PBB untuk mengirim bantuan dari dalam negeri sangat menyedihkan. Sementara itu, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan ada rencana dan pengaturan lain di balik operasi lintas batas. China juga sepakat dengan Rusia untuk mengupayakan adanya pengiriman bantuan dari dalam negeri saja.