KONTAN.CO.ID - MONTREAL. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, kembali mengkritik para negara kaya yang diduga menimbun pasokan vaksin Covid-19 dan tidak memberikan bantuan kepada negara yang kekurangan.

Guterres memang telah sejak lama mengkhawatirkan adanya monopoli persediaan vaksin Covid-19 yang dilakukan negara kaya. Hal ini akan berujung pada sulitnya negara-negara dengan penghasilan rendah untuk bisa memvaksin warganya.

Berbicara dengan kanal televisi CBC (28/3), Guterres mengaku prihatin karena saat ini pasokan vaksin Covid-19 terasa tidak adil. Ia berharap semua orang di dunia bisa segera mendapatkan vaksin dengan adil.

"Saya sangat prihatin dengan distribusi vaksin yang sangat tidak adil ini di dunia. Semua orang berkepentingan untuk memastikan bahwa sesegera mungkin dan dengan cara yang adil," ungkap Guterres, seperti dikutip Channel News Asia. 

Lebih lanjut, Guterres mengkritik adanya kepentingan lain negara-negara kaya yang sengaja menimbun vaksin melebihi kebutuhan penduduk mereka.

Baca Juga: Putin targetkan Rusia bisa mencapai herd immunity pada musim panas tahun ini

Sejak sejumlah vaksin mulai terdaftar dan aman untuk digunakan, Guterres telah menghimbau negara-negara maju untuk membagikan beberapa vaksin ke negara-negara lain yang membutuhkan.

Atas dasar inilah inisiasi COVAX dibentuk oleh WHO dan beberapa lembaga kesehatan lainnya.

"Pertama, jangan menimbun vaksin. Itu tidak masuk akal. Kami telah menghimbau negara-negara maju untuk membagikan beberapa vaksin, dalam banyak situasi mereka telah membeli lebih dari yang mereka butuhkan." sambung Guterres.

Menurutnya, berakhirnya pandemi sangat bergantung pada program vaksinasi yang dilakukan secepat mungkin, merata, dan tentunya adil. Ia juga memohon semua pihak untuk mendukung mekanisme vaksinasi global yang dicanangkan oleh G20.

Terkait penggunaan paspor vaksinasi, Guterres mengatakan masih perlu ada diskusi lebih lanjut untuk menilai apakah hal tersebut adil dan semua negara mau bekerja sama di bawah aturan yang sama.

Guterres mengkhawatirkan negara-negara miskin dan berkembang yang tingkat vaksinasinya masih rendah akan sulit beraktivitas secara global jika paspor diterapkan. Di sisi lain, negara maju akan semakin mendominasi dunia.

Selanjutnya: WHO beri China hak veto atas ilmuwan yang selidiki asal-usul virus corona