KONTAN.CO.ID - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menegaskan bahwa tidak ada alternatif selain solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Guterres menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai solusi dua negara yang digelar di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Selasa (22/9). Menurut Guterres, solusi dua negara berdasarkan garis sebelum 1967, hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan kesepakatan sebelumnya merupakan jalur yang kredibel untuk mencapai perdamaian dan keamanan jangka panjang bagi Palestina, Israel, serta kawasan Timur Tengah.
“Tidak ada alternatif, dan waktu terus berjalan,” kata Guterres, dikutip
Arab News. Bagi Guterres, dukungan terhadap solusi dua negara kini membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan politik. Ia meminta negara-negara menggunakan kebijakan, keputusan, dan tindakan nyata untuk mempertahankan kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang berdaulat, serta memungkinkan Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai.
Baca Juga: Bahas Gaza, Menantu Trump Temui Netanyahu Usai Pertemuan Langka dengan Hamas Guterres: Fondasi Negara Palestina Terus Terkikis
Guterres mengatakan momentum internasional untuk solusi dua negara memang sempat menguat. Setahun sebelumnya, sejumlah negara mengakui Palestina sebagai negara, termasuk Inggris, Prancis, Kanada, dan Australia. Namun, menurut Guterres, perkembangan tersebut belum cukup untuk menghentikan perubahan kondisi di lapangan. Ia memperingatkan bahwa kondisi untuk membentuk negara Palestina yang independen, demokratis, berkesinambungan secara wilayah, layak, dan berdaulat “secara sistematis sedang dihapus”. Guterres merujuk pada pendapat hukum Mahkamah Internasional atau
International Court of Justice (ICJ) mengenai kebijakan Israel di wilayah pendudukan. Ia juga kembali mengkritik pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat. “Permukiman Israel di Wilayah Pendudukan Palestina merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional,” ujar Guterres. Guterres mengatakan perluasan permukiman dan kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, kini berlangsung dengan tingkat yang mengkhawatirkan. Ia juga menyebut pembongkaran bangunan, pengusiran, perpindahan penduduk, penyitaan tanah, serta perubahan status quo di lokasi-lokasi suci menciptakan tekanan yang semakin besar terhadap warga Palestina.
Baca Juga: Paus Leo Serukan Penghentian Kekerasan terhadap Warga Palestina di Tepi Barat Gaza dan Tepi Barat Harus Terhubung
Selain membahas Tepi Barat, Guterres menekankan bahwa masa depan Gaza harus menjadi bagian dari solusi politik yang lebih luas. Ia mengatakan warga Gaza yang hidup di tengah kehancuran dan kondisi sulit akan sulit mempercayai janji mengenai masa depan apabila tidak disertai perubahan nyata di lapangan. Guterres menyerukan agar rencana perdamaian untuk Gaza diterapkan sepenuhnya. Ia juga menekankan bahwa Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, harus tetap terintegrasi secara politik, ekonomi, dan wilayah di bawah satu pemerintahan Palestina yang sah dan berdaulat. Dalam pidatonya, ia menggambarkan tujuan akhirnya sebagai dua negara yang independen, berdaulat, dan demokratis.
“Tujuannya jelas: dua negara yang independen, berdaulat dan demokratis, Israel dan Palestina, hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan,” kata Guterres. Ia menyebut perbatasan yang aman dan diakui berdasarkan garis sebelum 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara, sebagai bagian dari kerangka tersebut. Guterres juga meminta negara-negara yang mendukung solusi dua negara menerjemahkan dukungan tersebut ke dalam kebijakan dan tindakan konkret.
Baca Juga: Israel Tolak 15 Poin Rencana Perdamaian di Gaza yang Disusun Amerika Serikat 
