KONTAN.CO.ID – JAKARTA.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

Pantauan Kompas.com di lokasi, Hasto yang mengenakan rompi oranye Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memberikan pernyataan pers kepada awak media.

“Terima kasih, akhirnya momentum yang saya tunggu tiba, proses persidangan terhadap kasus hukum yang dipaksakan oleh KPK bisa dimulai pada hari ini,” kata Hasto.

Ingin Mendalami Kondisi Ekonomi? Yuk Langganan Business Insight

Sekjen PDI-P itu pun meyakini persidangan bakal berjalan secara adil. Ia percaya independensi hakim tidak akan terpengaruh intervensi apapun.

Baca Juga: Hasto Sebut Megawati Tidak Perlu Menjenguknya di Rutan KPK

“Dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan sebab itulah mengapa hakim di dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,” ucapnya.

Sejumlah elite PDI-P tampak hadir untuk menyaksikan sidang perdana dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Mereka di antaranya adalah Djarot Saiful Hidayat, Rokhmin Dahuri, My Esti Wijayanti, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Yuke Yurike, dan Guntur Romli. Di barisan depan, tampak pengunjung sidang mengenakan baju hitam bertuliskan #HastoTahananPolitik.

Baca Juga: Hasto Ditahan KPK, Ini Profil Hasto Kritiyanto, Doktor Ilmu Pertahanan

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Dalam kasus dugaan suap, Hasto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku. Dalam perkara ini ia dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News