KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB untuk kembali menjabat untuk periodenya yang kedua. Pada hari Selasa (8/6), Dewan Keamanan PBB merekomendasikan agar Majelis Umum beranggotakan 193 orang mengangkat Guterres untuk lima tahun lagi mulai 1 Januari 2022. Dilansir dari
Reuters, Duta Besar Estonia untuk PBB, Sven Jürgenson, presiden dewan untuk bulan Juni, mengatakan Majelis Umum kemungkinan akan bertemu untuk membuat penunjukan pada 18 Juni.
"Saya sangat berterima kasiih kepada anggota dewan atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya. Saya akan sangat rendah hati jika Majelis Umum mempercayakan saya dengan tanggung jawab mandat kedua," ungkap Guterres dalam pernyataannya. Guterres menggantikan Ban Ki-moon pada Januari 2017. Ia sempat menjabat sebagai perdana menteri Portugal dari 1995 hingga 2002 dan kepala badan pengungsi PBB dari 2005 hingga 2015.
Baca Juga: Laporan PBB mengungkap 55 orang tewas dalam serangkaian pembantaian di Kongo Ketika ia mulai menjabat, PBB langsung bergerak cepat untuk mengakhiri perang dan menangani krisis kemanusiaan di Suriah dan Yaman. Sayangnya, kedua konflik tersebut hingga kini masih belum terselesaikan. Di ujung periode pertamanya, konflik lain justru muncul di Myanmar dan Tigray di Ethiopia. Human Rights Watch yang berbasis di New York mendesak Guterres untuk mengambil sikap yang lebih terbuka di periode keduanya. Secara khusus, mereka meminta Guterres mengeluarkan kecaman terhadap pemerintahan keras di Myanmar dan Belarusia.
"Periode pertama Guterres diwarnai keheningan terkait pelanggaran hak asasi manusia oleh China, Rusia, Amerika Serikat, serta sekutunya," kata Kenneth Roth, direktur eksekutif Human Rights Watch. Juru bicara PBB Stephane Dujarric membela Guterres, mengatakan bahwa sekretaris jenderal berusia 71 tahun tersebut memiliki sikap kuat dalam membela hak asasi manusia dan menentang segala bentuk pelanggaran. Periode pertama Guterres juga diwarnai keraguan dari Donald Trump, mantan presiden AS yang mempertanyakan nilai PBB dan multilateralisme. Di era Trump, AS yang menjadi penyumbang terbesar ke PBB, memangkas nilai sumbangannya. Presiden Joe Biden yang baru menjabat bulan Januari langsung memulihkan pemotongan dana dan terlibat kembali dengan PBB.