KONTAN.CO.ID - Beberapa hari yang lalu Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman meminta proses perizinan investasi pengolahan karet di Bengkulu dipercepat. Menurutnya, dengan adanya percepatan tersebut akan mampu mempercepat penyerapan karet dari petani.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), Suharto Honggokusumo berpendapat, sulit untuk melakukan hal tersebut mengingat Daftar Negatif Investasi (DNI) yang sudah direvisi memiliki persyaratan yang berat.

"DNI dibuka, tetapi persyaratannya berat. Investor harus menyediakan minimal 20% bahan baku sendiri, 80% dari mitra termasuk 20% plasma," tuturnya, Selasa (19/9).

Sementara itu, dia pun mempertanyakan tujuan pemerintah yang membuka kesempatan bagi asing untuk berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, menurutnya saat ini Industri mengalami kelebihan kapasitas produksi.

 "Kondisi sekarang kapasitas terpasang pengolahan karet sebesar 5,2 juta ton, tetapi bahan baku hanya 3,2 juta ton. Mengapa investasi dibuka," ujar Suharto.

Suharto mengungkap, apabila kapasitas industri semakin besar, maka perusahaan kecil tidak akan mampu bersaing untuk mendapatkan bahan baku.

Dia mengungkap, bahan baku karet akan dikuasai perusahaan besar atau asing. Sementara itu, perusahaan kecil juga tidak mampu berinvestasi mengingat persyaratan yang terlalu berat.

Menurutnya, saat ini yang perlu dilakukan adalah mengatasi kapasitas produksi yang berlebihan. Pasalnya, apabila terjadi kelebihan bahan baku akan menyebabkan penurunan harga untuk karet. Apalagi, saat ini Thailand sudah mengalami over supply bahan baku.

"Dalam kondisi di Indonesia kelebihan kapasitas yang tidak berarti sama dengan kekurangan bahan baku. Di pasar dunia sudah terjadi keseimbangan supply dan demand. Kalau bahan baku ditambah berarti kelebihan supply. Harga akan turun. Seperti sekarang kelebihan supply dari Thailand," ungkapnya.

Meski begitu, Suharto pun mengungkap bahwa pemerintah belum memberikan perhatian yang serius untuk perkembangan karet. Dia bilang, rencana peremajaan yang dicanangkan belum berjalan dan membutuhkan waktu sekitar 5 - 6 tahun untuk bisa dilaksanakan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto