KONTAN.CO.ID - JENEWA. Berdasarkan laporan rahasia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didapat Reuters pada hari Senin (6/2/2023) lalu menunjukkan, Korea Utara mencuri lebih banyak aset mata uang kripto pada tahun 2022 dibandingkan tahun lainnya. Tidak hanya itu, Korea Utara menargetkan jaringan perusahaan pertahanan dan kedirgantaraan asing. “(Korea Utara) menggunakan teknik dunia maya yang semakin canggih untuk mendapatkan akses ke jaringan digital yang terlibat dalam keuangan dunia maya, dan untuk mencuri informasi yang bernilai potensial, termasuk untuk program senjatanya,” jelas pengawas sanksi independen melaporkan kepada komite Dewan Keamanan PBB. Pemantau sebelumnya menuduh Korea Utara menggunakan serangan dunia maya untuk membantu mendanai program nuklir dan misilnya.
"Nilai aset cryptocurrency yang lebih tinggi dicuri oleh aktor DPRK pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya," demikian bunyi laporan yang diserahkan kepada komite sanksi Korea Utara yang beranggotakan 15 orang. Korea Utara sebelumnya membantah tuduhan peretasan atau serangan siber lainnya. Tim pemantau sanksi mengatakan, Korea Selatan memperkirakan bahwa peretas yang terkait dengan Korea Utara mencuri aset virtual senilai US$ 630 juta pada tahun 2022. Sementara, sebuah perusahaan keamanan siber menilai bahwa kejahatan siber Korea Utara menghasilkan mata uang siber senilai lebih dari US$ 1 miliar. "Variasi nilai mata uang kripto dalam USD dalam beberapa bulan terakhir kemungkinan telah memengaruhi perkiraan ini, tetapi keduanya menunjukkan bahwa tahun 2022 adalah tahun pemecahan rekor untuk pencurian aset virtual DPRK (Korea Utara)," kata laporan PBB tersebut. Baca Juga: Temani Sang Ayah ke Barak Tentara, Putri Kim Jong Un Kembali Muncul Sebuah perusahaan analitik blockchain yang berbasis di AS minggu lalu juga memberikan kesimpulan yang sama. Laporan PBB mencatat: "Teknik yang digunakan oleh pelaku ancaman dunia maya menjadi lebih canggih, sehingga membuat pelacakan dana yang dicuri menjadi lebih sulit." Laporan tersebut akan dirilis ke publik akhir bulan ini atau awal bulan depan, kata para diplomat.