JAKARTA. Hari ini,  Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dilantik sebagai  presiden dan wakil presiuden Indonesia. Sebanyak 237,6 juta penduduk Indonesia menitipkan harapan ke pemimpin baru. 

Banyak janji yang telah dilontarkan Jokowi-JK saat pemilu presiden. Ini jelas  butuh pembuktian. Apalagi, rekam  dan jejak janji itu tercatat dengan baik  di benak ratusan juga orang.

Masalahnya: tak mudah bagi Jokowi-JK  memenuhi janjinya. Kocek negara di APBN Perubahan 2014 dan APBN 2015 mengalami tekanan hebat,  akibat penerimaan negara yang seret dan alokasi pos belanja negara yang tidak efesien. Ini masih ditambah ancaman global.   

Meskipun bagitu, sejumlah pengusaha besar dan kecil berharap Jokowi-JK bisa mengatasi berbagai tantangan ekonomi ke depan, sekaligus memihak ke mereka. "Kami tahu Jokowi lahir dari bawah, kami berharap dia bisa bekerja dan memihak kami," ujar Aip Syarifuddin, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia penuh harap.  

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyadari Jokowi memiliki setumpuk permasalahan yang harus segera diatasi agar Indonesia bisa menjadi bangsa besar.   "Pemerintahan baru di bawah komando Jokowi harus berani, tegas, mau mengambil risiko.  termasuk tidak populer dalam menyelesaikan permasalahan ke depan," kata Ade. Selamat bekerja. Ingat, pesta itu segera usai.  

- Aip Syarifuddin, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakopindo)  Latar belakang Jokowi sebagai masyarakat biasa membuat kami menaruh harapan besar ke Jokowi.  Kehadiran JK sebagai wapres yang mendampingi Jokowi semakin menguatkan harapan pelaku UKM ke pemerintahan yang mereka pimpin kelak. Kami presiden dan wapres yang baru memberikan perhatian kepada pengusaha tahu dan tempe di Indonesia.

- Sofjan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)  Tantangan ekonomi tahun depan sangat sulit. Jokowi dan para menteri ekonominya harus bisa menarik investasi ke Indonesia dan mendorong dunia usaha agar terus berkembang. Pemerintah harus bisa menjawab masalah pangan dan energi yang menjadi masalah utama semua orang sekarang, tidak hanya pengusaha, juga pemerintah.

- Haryadi Sukamdani, Wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN)  Iklim berusaha harus lebih baik dibandingkan era Presiden SBY. Nilai ekspor berpotensi tumbuh hingga 10% . Peluang datang dari Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan menjadikan mereka pasar ekspor. Potensi pertumbuhan dari otomotif, tekstil, dan elektronik. Membaiknya iklim berusaha, kinerja sektor industri akan meningkat. Ini berujung ke membaiknya produktivitas nasional dan mendorong aktivitas dagang.  

- Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia  Pemerintahan baru di bawah Jokowi harus berani, tegas, mau mengambil risiko termasuk tak populer dalam menyelesaikan masalah. Salah satunya  infrastruktur yang lambat. Perlu ada terobosan dari pemerintahan baru untuk memperbaiki itu semua. Era pemerintahan Jokowi harus memperbaiki kualitas belanja negara. Salah satunya adalah perbaikan belanja subsidi, khususnya BBM. 

- Franky Welirang, Direktur PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Tantangan pertama Jokowi-JK adalah masalah tenaga kerja. Saat ini masalah upah tenaga kerja telah campur aduk sehingga sering terjadi politisasi. Bagaimana Jokowi mendudukkan masalah dan mencegah politisasi. Masalah lainnya ialah amdal dan pembebasan lahan. Ini masalah klasik yang belum terselesaikan sampai sekarang.  

- Lana Soelistyaningsih, Ekonom Universitas Indonesia   Pemerintahan Jokowi-JK harus segera memberikan kepastian terkait ide infrastrukturnya. Mana yang akan dibangun ditunggu pasar. Pembangunan infrastruktur  harus dilakukan sebelum kenaikan fed funds rate tahun 2015. Mereka juga harus segera memberikan kepastian waktu soal kenaikan harga BB. Yang paling penting, perlu rekonsiliasi besar yang membut pasar percaya hubungan politik pemerintah Jokowi-JK DPR-MPR terjalin baik. 

- David Sumual, Ekonom BCA  Jokowi-JK perlu memberlakukan reformasi fiskal untuk memperbesar ruang fiskal demi menggenjot pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah Jokowi-JK  harus segera melakukan reformasi birokrasi dan perizinan guna mewujudkan pemerintahan yang sederhana, produktif, dan efisien. Terakhir, pemerintahan Jokowi-JK juga penting melakukan reformasi ketenagakerjaan untuk mengatasi kesenjangan spasial dan pendapatan masyarakat.

- Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia  Tantangan ekonomi ke depan kian berat. Ekonomi global masih belum pulih dan ekspor masih lambat, nilai tukar rupiah yang terus melemah. Jokowi harus memilih menteri di bidang ekonomi dari kalangan profesional yang teruji kinerjanya dan mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi bangsa. Kasihan Jokowi jika menteri ekonominya bukan profesional yang baik, nanti keteteran sendiri.

Janji Jokowi-JK Saat Pilpres 1.    Meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri secara bertahap selama lima tahun. Termasuk program remunerasi PNS di tingkat pusat dan diperluas ke daerah. Di APBN-P 2014, anggaran belanja pegawai pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 276,7 triliun.

2.    Mensejahterakan desa dengan dana Rp 1,4 miliar tiap desa dan menjadikan perangkat desa jadi PNS. Dengan asumsi jumlah desa 79.702 (pada 2012), total anggaran tiap tahun capai Rp 111,58 triliun. 

3.    Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk subsidi Rp 1 juta tiap  bulan untuk keluarga prasejahtera, sepanjang  pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Dengan jumlah orang miskin 28,28 juta diperlukan dana minimal sekitar Rp 28,28 triliun untuk program tersebut.

4.    Program kepemilikan tanah pertanian 4,5 juta kepala keluarga. Pembangunan/perbaikan irigasi di 3 juta hektare (ha) sawah, 25 bendungan, 1 juta hektare lahan pertanian baru di luar Jawa. Pendirian  bank petani dan UMKM serta penguatan Bulog.

5.    Perbaikan 5.000 pasar tradisional, membangun pelelangan, penyimpanan dan pengelolaan ikan.

6.    Menurunkan pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun. Bantuan dana Rp 10 juta per tahun untuk UMKM/koperasi. Mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif sebagai upaya mempercepat laju pertumbuhan  ekonomi. Dengan jumlah UMKM 56,5 juta dan koperasi 200.808 butuh dana Rp 56,7 triliun bagi program ini. 

7.    Layanan kesehatan gratis rawat jalan/inap dengan Kartu Indonesia Sehat, pembangunan 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap. Di 2014 ini, dana Rp 19,93 triliun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penerima bantuan BPJS Kesehatan 86,4 juta dan belum masuk PBI diprediksi 1,7 juta.

8.    Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren dan gurunya.

9.    Mewujudkan pendidikan warga termasuk petani, nelayan, buruh, termasuk disabilitas dan elemen masyarakat lewat Kartu Indonesia Pintar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia