KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memutar otak mencari jalan keluar pembayaran klaim PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah lama menunggak. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyatakan terdapat beberapa opsi penyelamatan perusahaan pelat merah itu.

Salah satu opsi penyelamatan Jiwasraya adalah dengan penyuntikan dana segar dari pemerintah atau bail out. Namun Kartika menegaskan opsi ini masih salah satu opsi yang akan ditempuh.

Baca Juga: Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung batal digelar

“Kita kan kemarin melakukan focud group discussion, jadi masih opsional. Jadi kita belum putuskan, memang ini butuh koordinasi dengan komisi XI. Juga menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan,” ujar Tiko sapaan Kartika ketika ditemui di kawasan DPR RI pada Selasa (25/2).

Lantas dari mana dana tersebut? Lantaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020, tidak ada pos dana untuk Jiwasraya.

Lanjut Tiko, opsi-opsi penyelamatan Jiwasraya itu nantinya akan dipilih opsi terbaik. Tujuannya untuk memberikan keadilan kepada masyarakat khususnya pemegang polis. Sayangnya, Tiko belum menjelaskan, opsi-opsi apa saja yang telah diajukan oleh Kementerian BUMN maupun Jiwasraya ke DPR.

Setali tiga uang, Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko masih enggan merinci skema penyelamatan Jiwasraya agar bisa segera mengembalikan uang pemegang polis.

Baca Juga: Pengacara ungkap bahwa Benny Tjokro minta dipanggil Panja Jiwasraya

“Ada banyak opsi, selama sebulan masih akan dibahas. (Opsi yang sudah ada) belum dimatangkan, sebulan ini,” ujar Hexana. Ia mengamini termasuk opsi optimalisasi aset Jiwasraya dan pembentukan holding asuransi BUMN.

Editor: Tendi Mahadi