KONTAN.CO.ID - Pemerintah Selandia Baru menyatakan pemulihan ekonomi nasional mengalami penundaan akibat lonjakan harga minyak, namun tidak sampai menggagalkan prospek pertumbuhan tahun ini. Melansir
Reuters Kamis (23/4/2026), Menteri Keuangan Nicola Willis mengatakan, konflik Iran telah mendorong kenaikan biaya bahan bakar, sekaligus menekan sentimen bisnis dan konsumen.
Baca Juga: Ekonomi Korea Selatan Melonjak 1,7% di Kuartal I 2026, Ditopang Booming Chip AI Menurut proyeksi terbaik pemerintah, inflasi dapat mencapai 3,9% pada tahun fiskal yang berakhir 30 Juni, dengan asumsi harga minyak rata-rata berada di level US$110 per barel. Sementara itu, dalam skenario terburuk yang dinilai kecil kemungkinannya harga minyak di level US$180 per barel dapat mendorong inflasi hingga 7,4%. Saat ini, inflasi tahunan Selandia Baru berada di level 3,1%, masih di atas target bank sentral sebesar 1%–3%. Kondisi ini meningkatkan peluang kenaikan suku bunga lanjutan pada tahun ini. “Gambaran terbaik saat ini menunjukkan kita menghadapi tantangan jangka pendek yang signifikan serta risiko jangka menengah hingga panjang yang meningkat,” ujar Willis dalam pemaparan pembaruan ekonomi.
Baca Juga: Bursa Asia Cetak Rekor Ikuti Wall Street Kamis (23/4), Ini Pemicunya Meski demikian, ia menegaskan bahwa ekonomi Selandia Baru tetap berada di jalur pertumbuhan. “Ini adalah ekonomi yang terganggu, tetapi tidak keluar jalur, dan akan terus tumbuh tahun ini,” tambahnya. Ekonomi Selandia Baru sendiri telah kembali tumbuh pada paruh kedua tahun lalu, meskipun laju pertumbuhan masih relatif lemah.
Di sisi lain, lembaga pemeringkat Moody's menurunkan prospek peringkat kredit Selandia Baru menjadi “negatif” dari sebelumnya “stabil”.
Baca Juga: Iran Siap Sepenuhnya untuk Berpartisipasi dalam Piala Dunia Penurunan ini mencerminkan meningkatnya risiko terhadap kondisi fiskal di tengah ketidakpastian global, meskipun peringkat tertinggi ‘Aaa’ tetap dipertahankan. Pemerintah Selandia Baru dijadwalkan merilis proyeksi terbaru terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran saat penyampaian anggaran negara pada 28 Mei mendatang.
