KONTAN.CO.ID - Pemerintah Selandia Baru mengumumkan strategi empat fase untuk mengantisipasi risiko meningkatnya gangguan pasokan bensin, diesel, dan bahan bakar jet. Namun, saat ini pemerintah menilai belum perlu menerapkan pembatasan, karena kondisi pasokan bahan bakar masih aman. Melansir
Reuters, Menteri Keuangan Nicola Willis menyampaikan bahwa negara berada pada fase pertama rencana tersebut, yang fokus pada pemantauan perkembangan global dan mendorong pengurangan konsumsi bahan bakar secara sukarela.
Baca Juga: Harga Emas Dunia di US$4.380 Jumat (27/3) Pagi, Pekan ke-4 Berturut-turut Turun "Tidak ada alasan untuk panik saat ini… perusahaan memiliki tingkat keyakinan yang baik terhadap pemesanan bahan bakar hingga akhir Mei," ujar Willis dalam konferensi pers pada Jumat (27/3/2026). Meski begitu, Willis memperingatkan bahwa Selandia Baru tetap harus bersiap menghadapi gangguan pasokan jika kapal tanker tidak dapat melintas melalui Selat Hormuz dalam waktu lama, atau jika output kilang menurun. Selandia Baru sangat bergantung pada impor bahan bakar olahan, hampir seluruh kebutuhan bahan bakar berasal dari luar negeri. Hingga Minggu lalu, negara ini memiliki stok 49 hari untuk bensin, 46 hari untuk diesel, dan 53 hari untuk bahan bakar jet, termasuk pengiriman yang sedang dalam perjalanan.
Baca Juga: Perang Memanas, Dolar Jadi Raja: Pasar Abaikan Sinyal Damai Kelompok pengawas kementerian akan memutuskan perubahan fase berdasarkan enam kriteria, termasuk perubahan level stok bahan bakar dan potensi pembatasan ekspor dari kilang yang memasok Selandia Baru.
Pada tahap lanjutan, langkah lebih tegas bisa diterapkan, seperti memprioritaskan bahan bakar untuk layanan darurat, transportasi logistik, rantai pasok pangan, dan sektor penting lainnya. Perusahaan juga bisa didorong untuk menerapkan skema bekerja dari rumah. "Namun ada satu hal yang menjadi garis merah. Kami tidak ingin anak-anak belajar di luar kelas seperti yang terjadi saat COVID. Kami tidak ingin anak-anak terpaksa belajar dari rumah," tegas Willis.
Baca Juga: BBM Naik Tajam, Vietnam Ambil Langkah Darurat Pangkas Pajak Sebagai langkah tambahan, pemerintah pekan ini mengizinkan sementara impor bahan bakar sesuai standar Australia selama 12 bulan, untuk meredakan risiko pasokan akibat konflik di Timur Tengah.
