KONTAN.CO.ID - DUBAI. Upaya diplomatik untuk memulihkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz kembali meningkat. Iran disebut mulai menyiapkan daftar persyaratan yang harus dipenuhi agar jalur strategis tersebut dapat kembali beroperasi secara normal setelah mediator Qatar mendesak Teheran menghormati kebebasan navigasi berdasarkan hukum internasional.

Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani melakukan kunjungan ke Teheran pada Kamis (27/8/2026), dalam upaya mendorong penyelesaian kebuntuan terkait akses pelayaran di Selat Hormuz.

Kunjungan tersebut berlangsung ketika Amerika Serikat (AS) memilih meninggalkan jalur perundingan dan mengutamakan kampanye tekanan ekonomi terhadap Iran.

Qatar merupakan salah satu sekutu AS dan sebelumnya bersama Pakistan berperan dalam memediasi nota kesepahaman (MoU) pada Juni yang menghasilkan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut kemudian runtuh akibat perselisihan antara Iran dan AS, termasuk terkait status Selat Hormuz.

Selat Hormuz menjadi jalur perdagangan energi yang sangat penting bagi dunia. Sebelum perang, sekitar 20% pasokan minyak global melewati jalur perairan tersebut.

Dalam kunjungannya ke Teheran, Sheikh Mohammed mengatakan melalui akun X bahwa dirinya telah menekankan kepada pejabat senior Iran mengenai pentingnya menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

"Pentingnya menghormati kebebasan navigasi di Selat Hormuz sesuai dengan hukum internasional," katanya.

Baca Juga: Rusia Gempur Kyiv dengan Gelombang Drone, Gudang dan Rumah Rusak

Iran Siapkan Daftar Syarat Buka Selat Hormuz

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi pada Jumat (28/8/2026) menggambarkan pembicaraan dengan Sheikh Mohammed sebagai pembicaraan yang "kreatif".

Araqchi juga kembali menyerukan kepada AS agar menghentikan tekanan militer dan ekonomi terhadap Iran serta kembali ke meja perundingan.

"Mengembalikan diplomasi ke jalurnya bukanlah hal yang mustahil. Hal itu bergantung pada pemahaman AS terhadap satu fakta sederhana: tekanan tidak berhasil," ujar Araqchi melalui akun X.

Kementerian Luar Negeri Iran kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengecam sanksi ekonomi baru yang diberlakukan AS terhadap Iran pada Senin. Teheran menyebut sanksi tersebut sebagai "terorisme negara".

Iran juga meminta negara-negara lain tidak mengikuti sanksi tersebut. Menurut Teheran, keikutsertaan negara lain akan menjadi bentuk "keterlibatan dalam memaksakan kehendak suatu negara yang melanggar hukum kepada negara lain."

Di tengah meningkatnya tekanan diplomatik, Iran mulai mempersiapkan daftar persyaratan untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei mengatakan pada Kamis bahwa pemerintah Iran tengah menyusun daftar kondisi yang harus dipenuhi untuk membuka kembali jalur pelayaran tersebut.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Manar melalui penerjemah, Rezaei mengatakan Iran telah mencapai kesepakatan dengan Oman mengenai koridor pelayaran melalui Selat Hormuz.

Menurut dia, sebagian rute akan berada di wilayah perairan Oman dan sebagian lainnya berada di perairan Iran. Kapal-kapal akan menggunakan jalur tengah yang telah ditentukan apabila AS memenuhi persyaratan yang diajukan Iran.

Sebelumnya, persyaratan Iran antara lain mencakup penghentian blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, pemberian kompensasi serta pencabutan sanksi ekonomi.

Namun, hingga kini belum diketahui apakah Teheran akan mengubah tuntutan tersebut sehingga dapat diterima oleh Washington.

Hubungan Iran dan AS Masih Memanas

Hubungan Iran dan AS dalam beberapa pekan terakhir masih diwarnai pernyataan keras dari kedua belah pihak. Kondisi tersebut membuat proses diplomasi lebih banyak dijalankan melalui negara-negara mediator.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan nota kesepahaman yang dicapai pada Juni telah "berakhir" pada 8 Juli. Setelah itu, Washington meningkatkan tekanan untuk melemahkan perekonomian Iran.

Baca Juga: Stok Kopi Arabika Capai Titik Terendah dalam 26 Tahun, Harga Bisa Naik

Situasi tersebut turut memperumit upaya untuk mengembalikan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz ke tingkat normal.

Setelah AS dan Israel melancarkan perang enam bulan lalu, Iran mengancam akan menyerang kapal yang melintasi Selat Hormuz tanpa izin dari Teheran.

Ancaman tersebut membuat aktivitas pelayaran melalui selat menurun tajam dan mendorong kenaikan harga minyak. Di sisi lain, kondisi tersebut memberikan Iran posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi.

Sementara itu, AS menginginkan Selat Hormuz tetap menjadi jalur perairan internasional yang terbuka bagi pelayaran.

AS Klaim Jalur Pelayaran Mulai Dibersihkan dari Ranjau

Di tengah upaya diplomasi, militer AS menyatakan telah membersihkan ranjau laut yang sebelumnya ditanam oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) Laksamana Brad Cooper mengatakan sejumlah jalur pelayaran internasional telah kembali terbuka.

"Intinya: hari ini, jalur pelayaran internasional terbuka dan momentumnya terus meningkat," kata Cooper dalam pesan video yang diunggah di media sosial.

Cooper mengatakan pasukan AS dalam beberapa bulan terakhir telah membantu sekitar 1.500 kapal komersial yang mengangkut hampir 750 juta barel minyak mentah untuk melintasi Selat Hormuz.

Presiden Trump berulang kali menyatakan Selat Hormuz telah terbuka. Namun, banyak kapal masih memilih untuk tidak melintasi jalur tersebut karena adanya ancaman dari Iran.

Layanan pelacakan kapal memperkirakan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz masih berada pada kisaran 5%-15% dari volume normal.

Data awal pelayaran yang dirilis pada Jumat menunjukkan hanya tujuh kapal komoditas yang melintasi Selat Hormuz pada Kamis. Jumlah tersebut turun dari 17 kapal sehari sebelumnya dan berada di bawah rata-rata 10 hari sebanyak 15 kapal.

Negara Teluk Mulai Kurangi Ketergantungan pada Selat Hormuz

Ketidakpastian mengenai keamanan Selat Hormuz juga mendorong negara-negara eksportir energi di kawasan Teluk untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur tersebut.

Negara-negara tersebut mulai menggelontorkan investasi bernilai miliaran dolar untuk membangun infrastruktur alternatif, mulai dari jaringan pipa energi hingga pelabuhan.

Sebagian arus perdagangan energi kini dialihkan menuju pelabuhan-pelabuhan Arab Saudi di Laut Merah serta pelabuhan di pesisir timur Uni Emirat Arab (UEA).

Baca Juga: Longsor Himalaya Berdampak pada 93.000 Orang, Ancaman Banjir Susulan Mengintai

Namun, kapasitas jalur alternatif tersebut masih lebih kecil dibandingkan Selat Hormuz.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sekalipun aktivitas pelayaran di Selat Hormuz kembali meningkat, negara-negara produsen energi di kawasan Teluk tetap berupaya membangun jalur alternatif untuk mengurangi risiko apabila ketegangan geopolitik kembali meningkat.

Harga Minyak Masih Tertekan

Harga minyak relatif stabil pada perdagangan Jumat (28/8), tetapi masih berada di jalur penurunan secara mingguan.

Analis menilai terdapat sejumlah indikasi bahwa volume minyak yang mengalir melalui Selat Hormuz mulai meningkat meskipun kebuntuan diplomatik antara Iran dan AS belum terselesaikan.

Pada saat yang sama, produsen minyak di kawasan Teluk dinilai semakin beradaptasi terhadap kondisi baru yang terbentuk akibat konflik dan ketidakpastian keamanan di kawasan.

Perkembangan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi perhatian pasar global karena jalur tersebut merupakan salah satu titik paling strategis dalam perdagangan energi dunia.

Jika lalu lintas kapal kembali normal, tekanan terhadap pasokan minyak global berpotensi mereda. Sebaliknya, apabila Iran memperketat persyaratan pembukaan jalur tersebut atau ketegangan dengan AS kembali meningkat, risiko gangguan pasokan energi dan volatilitas harga minyak masih akan membayangi pasar global.