Selisih harga kian tipis berkat Tol Laut



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selama tiga tahun masa kerjanya, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan telah mengoptimalkan pembangunan konektivitas dan kekuatan maritim. Bahkan, salah satu program pendukung konektivitas, yakni program tol laut, diyakini duet Jokowi-JK berhasil memangkas disparitas harga barang di Indonesia timur hingga 20%.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan program tol laut sudah bisa memangkas biaya logistik yang tinggi dan menurunkan disparitas harga hingga 20% antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Untuk mendukung program ini, pemerintah membangun lima pelabuhan laut dalam, 19 feeder ports dan 100 sub-feeder ports. "Kalau makin banyak logistik base dan kapal makin baik, penekanan disparitas jadi bisa semakin tinggi," ujarnya Rabu (18/10).

Pembangunan infrastruktur ini menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan potensi ekonomi kelautan. Menurut Luhut potensi kelautan Indonesia US$ 1,3 triliun per tahun. Tapi dari potensi itu Indonesia baru memanfaatkan 10% saja.


Menurut Luhut, penyerapan potensi kelautan ini belum maksimal lantaran kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra. Karenanya, program tol laut juga diyakini bakal menjadi jembatan untuk memeratakan kegiatan ekonomi ke daerah lain.

Meski begitu Luhut bilang kini masih ada evaluasi program tol laut. Yakni muatan balik yang belum optimal, belum menjangkau hingga pulau terkecil, waktu perjalanan yang lama dan kurangnya alat bongkar muat di daerah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan kini pemerintah sudah memiliki 13 rute tol laut dan ke depan akan terus ditingkatkan. Menurutnya, untuk mendukung program tol laut pemerintah akan terus membangun infrastruktur perhubungan perbatasan laut dan infrastruktur penunjang konektivitas di daerah tertinggal.

Pemerintah juga membangun sentra logistik Rumah Kita. "Ke depan, program tol laut diharapkan bisa menekan disparitas hingga 20%–40% di Indonesia Timur," jelas Budi.

Dalam tiga tahun pemerintah telah membangun infrastruktur untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Saat ini, penyumbang ekonomi terbesar Indonesia tetap Jawa, dengan porsi 58,4%, disusul Sumatra 22%. Kalimantan berkontribusi 8%, Sulawesi 6%, Nusa Tenggara 3,1% dan Papua 2,5%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia