KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah meminta agar seluruh produksi minyak mentah (crude oil) dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diprioritaskan untuk memasok kilang di dalam negeri. Langkah ini sebagai bagian dari mitigasi penyediaan energi di tengah gejolak geopolitik imbas perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengungkapkan bahwa pemerintah menjalankan lima langkah mitigasi penyediaan pasokan energi di sub sektor migas. Salah satunya adalah instruksi kepada KKKS untuk mengalihkan ekspor ke kebutuhan dalam negeri.

"Untuk minyak mentah, kami telah menginstruksikan kepada seluruh KKKS agar mengutamakan pasokan dalam negeri daripada ekspor. Artinya, crude yang diproduksi di dalam negeri diupayakan untuk seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kilang minyak di dalam negeri," ungkap Rizwi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, belum lama ini. 

Baca Juga: Harga Minyak Naik, Perusahaan Migas Justru Fokus Kejar Produksi Ketimbang Eksplorasi

Dalam forum yang sama, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menegaskan instruksi tersebut. "Sesuai dengan instruksi pemerintah melalui Ditjen Migas dan SKK Migas, seluruh produksi minyak bumi yang bagian KKKS sudah konfirmasi dapat dijual, diolah di kilang dalam negeri," tegas Djoko.

Sebagai perwakilan pelaku usaha di sektor hulu migas, Indonesian Petroleum Association (IPA) mendukung kebijakan pemerintah dalam menahan porsi ekspor minyak mentah bagian kontraktor demi menjaga ketahanan energi nasional. Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong menilai kebijakan ini dapat diterapkan sepanjang tidak ada pihak yang dirugikan dalam kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC).

Marjolijn menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan merugikan KKKS karena dilaksanakan dengan prinsip "no gain no loss". "Artinya, perusahaan migas yang sebelumnya memiliki kontrak ekspor minyak mentah tetap akan mendapatkan kepastian penjualan, dimana minyak tersebut akan diserap oleh Pertamina dengan harga yang setara," kata Marjolijn melalui keterangan tertulis pada Senin (20/4/2026).

Meski begitu, IPA mengingatkan pentingnya pengelolaan masa transisi dalam implementasi kebijakan tersebut. Proses pengalihan lifting dari ekspor ke pasar domestik perlu dipastikan berjalan lancar agar tidak menimbulkan disrupsi terhadap kegiatan produksi maupun operasional di lapangan.

Secara terpisah, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal turut menyoroti pentingnya masa transisi agar para KKKS bisa terlebih dulu memenuhi kontrak ekspor, apabila sudah memiliki perjanjian dengan perusahaan di luar negeri. "Apa pun istilahnya, dampak besar atau kecil, tetap sebuah kontrak harus dihormati," kata Rizal saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (20/4/2026).

Baca Juga: Ketahanan Energi RI Diuji, Diversifikasi Impor hingga Harga BBM Subsidi Jadi Sorotan

Secara volume, Rizal menilai bahwa pengalihan bagian ekspor KKKS ke dalam negeri tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap total kebutuhan minyak mentah nasional. Sebab, selama ini lebih dari 95% produksi minyak mentah sudah terserap oleh kilang-kilang di dalam negeri.

Rizal menggambarkan bahwa ekspor minyak mentah Indonesia hanya sekitar 3,1 juta metrik ton setahun atau sekitar 500.000 barel. Jika dikonversi, volume ekspor minyak mentah Indonesia hanya sekitar 1.200 - 1.400 barel per hari.

Sebagai perbandingan, tingkat produksi nasional mencapai sekitar 580.000 barel per hari. "Jadi ekspor kita memang sangat kecil. Mayoritas memang sudah (diolah) untuk kebutuhan dalam negeri," imbuh Rizal.

Fasilitas pengolahan di dalam negeri khususnya kilang-kilang Pertamina sudah bisa mengolah seluruh minyak mentah hasil produksi KKKS. "Setiap kilang memang punya spesifikasi masing-masing crude-nya seperti apa. Tapi buktinya crude produksi dalam negeri bisa diserap semua. Mungkin ada beberapa yang ekstra proses untuk disesuaikan, tapi nggak masalah," terang Rizal.

Sedangkan untuk menggantikan pasokan minyak mentah yang terkendala gejolak geopolitik, Rizal menekankan bahwa pemerintah perlu aktif mencari alternatif sumber impor. Dia pun mengapresiasi diplomasi energi yang telah dilakukan pemerintah kepada Rusia, yang antara lain untuk mengamankan pasokan crude dan elpiji. "Seperti yang dilakukan kemarin ke Rusia, itu salah satu aksi untuk mendiversifikasi (sumber impor)," tandas Rizal.

Adapun, diversifikasi atau pencarian sumber-sumber impor menjadi bagian dari strategi mitigasi pemerintah dalam penyediaan pasokan energi. "Kami mengalihkan sumber impor yang tadinya berasal dari negara yang terkendala dengan masalah di Selat Hormuz, menjadi ke negara-negara lain seperti Amerika, Afrika, Asia dan negara-negara ASEAN," ungkap Rizwi. 

Baca Juga: Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Tajam di Bulan Maret, Tembus US$ 102,26 Per Barel

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News