KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan bahwa PT Pertamina bakal diwajibkan menyalurkan bensin Ron 88 alias premium di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa-Madura-Bali (Jamali), bukan lagi hanya di luar Jamali. Hal itu tertuang dalam revisi Perpres No 191 tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusia dan Harga Jual Eceran BBM. Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyatakan, dirinya belum tahu berapa nomor Perpres baru itu. Sebab, selang terbitnya aturan itu akan sekaligus diterbitkan juga aturan menteri ESDM. "No mernya belum tahu. Mungkin bisa tanya ke biro hukum ESDM juga sekalian Kepmen ESDM-nya," kata Fans kepada Kontan.co.id, Minggu (26/5). Dia menilai, dengan mewajibkan Pertamina menjual premium di wilayah Jamali maka pasokan BBM akan aman, baik untuk persiapan lebaran tahun 2018 maupun selanjutnya. "Intinya Premium di Jamali itu ada karena konsekuensi logis dari UU Migas karena dalam Pasal 8 Ayat 2 pemerintah wajib menjamin ketersediaan BBM," ujar dia.
Sempat hilang, premium wajib ada di semua SPBU
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan bahwa PT Pertamina bakal diwajibkan menyalurkan bensin Ron 88 alias premium di seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa-Madura-Bali (Jamali), bukan lagi hanya di luar Jamali. Hal itu tertuang dalam revisi Perpres No 191 tahun 2014 tentang tentang Penyediaan, Pendistribusia dan Harga Jual Eceran BBM. Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyatakan, dirinya belum tahu berapa nomor Perpres baru itu. Sebab, selang terbitnya aturan itu akan sekaligus diterbitkan juga aturan menteri ESDM. "No mernya belum tahu. Mungkin bisa tanya ke biro hukum ESDM juga sekalian Kepmen ESDM-nya," kata Fans kepada Kontan.co.id, Minggu (26/5). Dia menilai, dengan mewajibkan Pertamina menjual premium di wilayah Jamali maka pasokan BBM akan aman, baik untuk persiapan lebaran tahun 2018 maupun selanjutnya. "Intinya Premium di Jamali itu ada karena konsekuensi logis dari UU Migas karena dalam Pasal 8 Ayat 2 pemerintah wajib menjamin ketersediaan BBM," ujar dia.