KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Diskursus wacana kebijakan power wheeling masih mengemuka, meski pengaturan skema tersebut sudah dicabut dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) oleh pihak lembaga eksekutif. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan, skema power wheeling masih masih bisa dipertimbangkan untuk diterapkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh PLN. Hal tersebut menurutnya bisa menjadi jalan tengah atas pro-kontra penerapan skema power wheeling yang belakangan bergulir. “Kebijakan energi kita itu harus komprehensif menyeluruh dan saling mendukung, jangan saling mematikan satu dengan yang lain, itu yang ingin kita hadirkan dalam UU EBT ini. Jadi kami berharap bahwa nanti akan ada power wheeling meskipun dalam power wheeling terbatas,” ujar Eddy saat ditemui wartawan di A One Hotel Kebon Sirih-Jakarta, Senin (6/2).
Sempat Tuai Pro-Kontra, Ide Jalan Tengah Penerapan Power Wheeling Terbatas Mengemuka
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Diskursus wacana kebijakan power wheeling masih mengemuka, meski pengaturan skema tersebut sudah dicabut dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) oleh pihak lembaga eksekutif. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan, skema power wheeling masih masih bisa dipertimbangkan untuk diterapkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh PLN. Hal tersebut menurutnya bisa menjadi jalan tengah atas pro-kontra penerapan skema power wheeling yang belakangan bergulir. “Kebijakan energi kita itu harus komprehensif menyeluruh dan saling mendukung, jangan saling mematikan satu dengan yang lain, itu yang ingin kita hadirkan dalam UU EBT ini. Jadi kami berharap bahwa nanti akan ada power wheeling meskipun dalam power wheeling terbatas,” ujar Eddy saat ditemui wartawan di A One Hotel Kebon Sirih-Jakarta, Senin (6/2).