KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Inilah cara pemerintah mengirit anggaran negara termasuk menekan biaya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Mulai September 2018, semua solar bahan bakar mesin diesel wajib dicampur dengan biodiesel. Porsi biodiesel dalam solar bahan bakar ditetapkan 20% (B20).

Selama ini, kewajiban menggunakan solar bercampur biodiesel itu hanya berlaku bagi penikmat public service obligation (PSO) seperti PLN dan KAI. Mulai bulan depan, kewajiban itu diperluas untuk semua jenis mesin diesel, baik kendaraan umum mobil pribadi, hingga angkutan kapal.

Kini, pemerintah tengah mematangkan peraturan presiden dan regulasi lain sebagai payung hukum perluasan B20 yang ditargetkan terbit bulan ini. Isi calon aturan ini antara lain menetapkan sanksi bagi operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tetap menjual solar murni tanpa campuran biodiesel.

Ada sejumlah sisi positif dari perluasan wajib B20. Misalnya, devisa bisa dihemat karena porsi impor solar bisa ditekan. Hitungan di atas kertas, Indonesia bisa menghemat devisa US$ 3,4 miliar atau sekitar Rp 50 triliun per tahun melalui program B20.

Pebisnis kelapa sawit juga menikmati berkah. Perluasan wajib B20 akan memicu kenaikan permintaan biodiesel dan memperbesar pasar biodiesel di dalam negeri.

Nah, Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyatakan sudah menggelar uji coba penggunaan B20 pada tiga jenis angkutan yakni bus, truk dan kapal ferry. Hasilnya, B20 lulus uji emisi kendaraan dan aman bagi kendaraan.

Kemhub juga berjanji terus mensosialisasikan rencana ini ke Organisasi Angkutan Darat (Organda), Asosiasi Truk Indonesia (Aptrindo), dan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). "Saya akan dorong operator bus, operator truk, dan kapal ferry menggunakan B20," kata Budi Setiadi Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemhub, Selasa (7/8).

Hitungan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana, tahun ini penyerapan biodiesel menjadi 4 juta kiloliter (kl), naik 25% dari tahun lalu yang sebanyak 3,2 juta kl seiring perluasan B20. Tahun 2019, penyerapan biodiesel bisa mencapai 6 juta-6,2 juta kl.

Selain Kemhub, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga menyiapkan dana subsidi biodiesel. Tahun ini nilainya antara Rp 7 triliun-Rp 9 triliun.

Jumlah itu lebih rendah dibandingkan 2017 yang Rp 10 triliun, lantaran selisih harga biodiesel dengan harga keekonomiannya di tahun ini semakin tipis. "Agustus ini misalnya, selisihnya Rp 500 per liter dan Juli berselisih Rp 915 per liter. Tahun lalu selisihnya Rp 6.000 per liter," ujar Edi Wibowo Direktur Penyaluran Dana BPDPKS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie