KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Sekelompok senator AS sedang berupaya menggagalkan penjualan senjata senilai US$ 650 juta ke Arab Saudi karena keterlibatan negara Timur Tengah tersebut dalam konflik di Yaman.

Tiga orang senator yang mengajukan resolusi penolakan di antaranya adalah Rand Paul dan Mike Lee dari Partai Republik, serta Bernie Sanders yang berkaukus dengan Demokrat.

Ketiganya resmi mengajukan ketidaksetujuannya pada hari Kamis (18/11), sambil menegaskan kembali peran Arab Saudi dalam perang Yaman, konflik yang dianggap telah melahirkan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

Mereka telah menolak untuk menyetujui banyak penjualan militer untuk kerajaan tanpa jaminan peralatan AS tidak akan digunakan untuk membunuh warga sipil.

"Penjualan ini dapat mempercepat perlombaan senjata di Timur Tengah dan membahayakan keamanan teknologi militer kita," ungkap Paul, sebagaimana dikutip Reuters.

Baca Juga: PBB: Kelompok ISIS sudah muncul di hampir seluruh wilayah Afghanistan

Sejumlah aktivis juga menduga Arab Saudi telah melobi PBB agar tidak memperpanjang penyelidikan terkait kemungkinan adanya kejahatan perang di Yaman oleh koalisi pimpinan Arab Saudi dan gerakan Houthi.

"Karena pemerintah Saudi terus mengobarkan perang yang menghancurkan Yaman dan menindas rakyatnya sendiri, kita seharusnya tidak memberikan mereka lebih banyak senjata," kata politisi senior Bernie Sanders.

Paket penjualan senjata AS ke Saudi, yang telah disetujui Departemen Luar Negeri, mencakup 280 unit rudal jarak menengah (AMRAAM) AIM-120C-7/C-8, 596 unit peluncur rudal (MRL) LAU-128, beserta kontainer dan peralatan pendukung, suku cadang, dan dukungan teknis pemerintah AS dan kontraktor.

Departemen Luar Negeri menegaskan bahwa penjualan senjata itu merupakan bentuk konsistensi atas janji pemerintahan Joe Biden untuk mengakhiri konflik di Yaman. Rudal-rudal yang akan dijual dianggap akan memberikan Arab Saudi kemampuan untuk mempertahankan diri dari serangan udara Houthi yang didukung Iran.

Selanjutnya: Amerika Serikat coret Nigeria dari daftar pantauan kebebasan beragama