KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan kekesalan terhadap kinerja para pembantunya. Sebab sebesar 40% anggaran untuk penanganan Covid-19 belum dibuatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh Kementerian dan Instansi  yang akan menggunakannya.

"Hati-hati ini yang belum ada DIPA-nya masih gede banget, mungkin 40%, DIPA-nya saja belum ada bagaimana mau realisasi," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat membuka Rapat Terbatas di Istana, Senin (3/8).

Menurut Presiden kondisi ini berarti Kementerian dan Lembaga  belum menganggap kondisi sekarang sebagai krisis yang perlu penanganan khusus dan masih terjebak pada kerja harian.

Tugu Insurance Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Top GRC Awards 2025

Presiden mengungkapkan dari anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun yang disediakan baru terserap baru sebesar 20% atau setara Rp 141 triliun.

Dalam catatan Presiden, penyerapan anggaran terbesar berasal dari perlindungan sosial yang mencapai 39%. Sedangkan serapan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar 25%.

Untuk itu, Presiden minta agar kementerian dan lembaga (K/L) segera merancang penggunaan anggaran tersebut. Jokowi minta Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Ketua Pelaksana dapat mendampingi proses penganggarannya.

Target komite

Secara terpisah, Komite Penanganan Covid-19 akan memfokuskan kegiatan untuk menciptakan rasa aman dan sehat di masyarakat. Selain itu Komite Penanganan Covid-29 juga berupaya mencegah terjadinya pertumbuhan ekonomi negatif dan resesi pada kuartal III 2020.

"Target jangka pendek kami menghindari resesi. Sebagai prasyarat utama adalah bagaimana menciptakan rasa aman dan sehat terlebih dahulu di masyarakat," tandas Raden Pardede. Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Selain itu, Komite akan meningkatkan tes PCR lebih masif di masyarakat. Sesuai arahan presiden, Komite juga menginventarisasi anggaran pemulihan ekonomi di kementerian dan lembaga agar bisa mendorong penyerapan.

Terutama realisasi anggaran untuk belanja sosial program padat karya di samping setelah belanja kesehatan yang sebesar Rp 87,5 triliun bisa dioptimalkan.

Sementara Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira meminta dalam penanganan Covid-19, pemerintah membuat perencanaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya agar tercipta kondisi stabil tidak naik turun mengikuti angka penularan di daerah. "Misalnya 6 bulan lagi dibikin kebijakannya apa. Protokolnya harus ketat," jelasnya.

Anggawira juga menekankan pasar domestik harus dalam bidikan dalam program belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini, sehingga angka impor bisa ditekan agar devisa terjaga dan tetap stabil selama pandemi Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News