Masalah klasik yang dialami Indonesia adalah kurang tersedianya data yang valid. Data yang terpercaya d menjadi penting untuk menjadi pijakan kebijakan pemerintah ke depan. Tidak hanya data-data kekinian seperti transaksi digital (e-commerce) yang minim, data-data yang sudah puluhan tahun di kumpulkan pemerintah, seperti data pangan juga masih simpang siur dan banyak diperdebatkan tentang validitasnya. Saya teringat kata-kata salah seorang pejabat BPS dalam perbincangan, beberapa pekan lalu. Dia mengakui data terkait produksi pangan di Tanah Air, antara yang dikumpulkan oleh BPS dengan Kementerian Pertanian (Kemtan) akan selalu berbeda. Hal itu disebabkan karena tujuannya berbeda. Di satu sisi Kemtan selalu ingin terjadi peningkatan produksi pangan, namun di sisi lain BPS berusaha netral dengan menyajikan data sebenarnya. Namun, mari lupakan sejenak soal data produksi pangan yang berbeda itu. Kita beralih ke rencana BPS mengumpulkan data terkait e-commerce mulai awal tahun depan. Data-data yang akan dikumpulkan oleh BPS ini tidak kalah pentingnya dengan data-data produksi pangan yang sebelumnya kita bahas. Sebab data-data ini akan dipakai pemerintah tidak menyusun strategi dan kebijakan pengembangan e-commerce ke depan, seperti tentang perpajakan.
Sensus e-commerce
Masalah klasik yang dialami Indonesia adalah kurang tersedianya data yang valid. Data yang terpercaya d menjadi penting untuk menjadi pijakan kebijakan pemerintah ke depan. Tidak hanya data-data kekinian seperti transaksi digital (e-commerce) yang minim, data-data yang sudah puluhan tahun di kumpulkan pemerintah, seperti data pangan juga masih simpang siur dan banyak diperdebatkan tentang validitasnya. Saya teringat kata-kata salah seorang pejabat BPS dalam perbincangan, beberapa pekan lalu. Dia mengakui data terkait produksi pangan di Tanah Air, antara yang dikumpulkan oleh BPS dengan Kementerian Pertanian (Kemtan) akan selalu berbeda. Hal itu disebabkan karena tujuannya berbeda. Di satu sisi Kemtan selalu ingin terjadi peningkatan produksi pangan, namun di sisi lain BPS berusaha netral dengan menyajikan data sebenarnya. Namun, mari lupakan sejenak soal data produksi pangan yang berbeda itu. Kita beralih ke rencana BPS mengumpulkan data terkait e-commerce mulai awal tahun depan. Data-data yang akan dikumpulkan oleh BPS ini tidak kalah pentingnya dengan data-data produksi pangan yang sebelumnya kita bahas. Sebab data-data ini akan dipakai pemerintah tidak menyusun strategi dan kebijakan pengembangan e-commerce ke depan, seperti tentang perpajakan.