JAKARTA. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta Nyoto Widodo mengimbau perusahaan untuk tidak ragu menjadi responden BPS dalam sensus ekonomi 2016. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPS mengaku membawa surat pelengkap dari gubernur untuk meyakinkan pelaku ekonomi terutama yang berskala besar agar mau menjadi responden. Pelaku ekonomi skala besar seperti perusahaan asing yang ada di daerah Central Business District (CBD) seperti di kawasan Mega Kuningan atau Senayan dan perusahaan lainnya seringkali resisten terhadap tim sensus. "Tak perlu khawatir, sensus tidak ada sangkut pautnya dengan pajak perusahaan," ujar Nyoto di Gedung BPS Jakarta, Kamis (27/3). Ditemui di kesempatan yang sama, Kepala BPS Suryamin menegaskan sensus ekonomi 2016 ditujukan untuk melihat potensi ekonomi bisnis dari segala sektor terkait sejumlah indikator, di antaranya soal penyerapan tenaga kerja, output, nilai tambah untuk Produk Domestik Bruto. Selain itu, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi juga akan dilihat, apakah berasal dari dalam atau luar negeri agar kelak Indonesia tak harus impor karena bisa menciptakan bahan baku tersebut. Sektor jasa juga tak kalah penting, semisal pembuatan film animasi yang hanya dijalankan 5-6 orang namun bernilai miliaran dan bisa diekspor. Tujuan akhir sensus tersebut adalah menyediakan data ekonomi bagi masyarakat Indonesia agar bisa berkontribusi di dalamnya."Nanti akan menurunkan pengangguran dan kemiskinan karena masyarakat bisa terlibat dalam usaha," ujar Suryamin. Untuk menjawab keraguan perusahaan, BPS akan terus melakukan sosialisasi pada pengusaha. Salah satu cara adalah dengan meminta bantuan Kementerian Perindustrian untuk mengumumkan jaminan kerahasiaan data serta menyampaikan maksud dan tujuan sensus yang tidak beririsan dengan pajak. "Berikan data yang benar pada BPS, jangan takut akan kita sebarkan pajaknya," tutupnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sensus ekonomi tak sasar informasi pajak korporasi
JAKARTA. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta Nyoto Widodo mengimbau perusahaan untuk tidak ragu menjadi responden BPS dalam sensus ekonomi 2016. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPS mengaku membawa surat pelengkap dari gubernur untuk meyakinkan pelaku ekonomi terutama yang berskala besar agar mau menjadi responden. Pelaku ekonomi skala besar seperti perusahaan asing yang ada di daerah Central Business District (CBD) seperti di kawasan Mega Kuningan atau Senayan dan perusahaan lainnya seringkali resisten terhadap tim sensus. "Tak perlu khawatir, sensus tidak ada sangkut pautnya dengan pajak perusahaan," ujar Nyoto di Gedung BPS Jakarta, Kamis (27/3). Ditemui di kesempatan yang sama, Kepala BPS Suryamin menegaskan sensus ekonomi 2016 ditujukan untuk melihat potensi ekonomi bisnis dari segala sektor terkait sejumlah indikator, di antaranya soal penyerapan tenaga kerja, output, nilai tambah untuk Produk Domestik Bruto. Selain itu, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi juga akan dilihat, apakah berasal dari dalam atau luar negeri agar kelak Indonesia tak harus impor karena bisa menciptakan bahan baku tersebut. Sektor jasa juga tak kalah penting, semisal pembuatan film animasi yang hanya dijalankan 5-6 orang namun bernilai miliaran dan bisa diekspor. Tujuan akhir sensus tersebut adalah menyediakan data ekonomi bagi masyarakat Indonesia agar bisa berkontribusi di dalamnya."Nanti akan menurunkan pengangguran dan kemiskinan karena masyarakat bisa terlibat dalam usaha," ujar Suryamin. Untuk menjawab keraguan perusahaan, BPS akan terus melakukan sosialisasi pada pengusaha. Salah satu cara adalah dengan meminta bantuan Kementerian Perindustrian untuk mengumumkan jaminan kerahasiaan data serta menyampaikan maksud dan tujuan sensus yang tidak beririsan dengan pajak. "Berikan data yang benar pada BPS, jangan takut akan kita sebarkan pajaknya," tutupnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
