KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan bahwa di tahun ini tidak akan ada Sensus Penduduk (SP) Wawancara. Sebagai gantinya, BPS akan menerapkan pendataan penduduk dengan teknik DOPU (Drop Off Pick Up).

Penyesuaian ini rupanya mampu menekan anggaran BPS untuk perhelatan SP. Dengan teknik DOPU tersebut, anggaran BPS untuk SP menyempit menjadi Rp 1,05 triliun atau lebih kecil daripada anggaran SP wawancara yang sebesar Rp 4 triliun.

Baca Juga: BPS: Jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia hanya 160.000 orang pada April 2020

Nominal tersebut telah menyeluruh untuk kebutuhan BPS dalam pengadaan biaya infrastruktur SP Online, pengolahan data, pelatihan petugas sensus, pendataan penduduk dengan teknik DOPU, dan keperluan sensus lainnya.

"Ya, karena kalau wawancara kan harus merekrut banyak petugas untuk mewawancarai penduduk, door-to-door. Namun, karena sekarang ada Covid-19 dan ada efisiensi anggaran BPS 43%, jadi kita terapkan DOPU tersebut. Menghemat biaya," kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono kepada Kontan.co.id, Selasa (2/6).

Pendataan penduduk dengan teknik DOPU tersebut dilakukan petugas sensus dengan menyampaikan kuesioner (drop-off) untuk diisi secara mandiri oleh penduduk. Setelah penduduk mengisi, maka akan diambil kembali (pick up) oleh petugas sensus.

Baca Juga: Telat ikut Sensus Penduduk Online? Ini yang bisa Anda lakukan

Meski didapuk lebih membutuhkan sedikit tenaga, tetapi teknik ini masih tetap harus dilakukan secara door-to-door dan membutuhkan petugas sensus hingga 247.000 orang termasuk dengan pengurus Rukun Tetangga (RT) di masing-masing kota dan kabupaten.

Lebih lanjut, Margo pun berharap agar proses pendataan penduduk dengan teknik DOPU ini bisa berhasil. Pihak BPS juga akan gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat paham akan urgensi sensus penduduk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli