KONTAN.CO.ID - JAKARTA. “Tolak wacana pungutan dana pariwisata penumpang pesawat,” itu pengantar isi pesan Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kepada KONTAN, Rabu pagi (24/4). Tulus menyentil wacana adanya pungutan yang akan diberlakukan pemerintah tegadap penumpang pesawat yang akan digunakan untuk dana pariwisata.

“Ini wacana yang tidak kreatif, tidak produktif bahkan menggelikan. Dan oleh karena itu wacana ini harus ditolak,” ungkap Tulus. Ia menjelaskan, pungutan itu layak ditolak dan seharusnya bisa mendapatkan teguran dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization.ICAO).

“Ada ketentuan dari ICAO bahwa "no service no charge". Artinya, pungutan dana pariwisata tdk memberikan pelayanan apapun pada penumpang pesawat. Dan apalagi tidak semua penumpang pesawat adalah tujuan pariwisata,” terangnya.

Baca Juga: Mooryati Soedibyo Meninggal, Ini Profil Pendiri Mustika Ratu & Mantan Wakil Ketua MPR

Selain itu, dampak lainnya adanya pungutan tersebut juga menyebabkan tiket pesawat makin setinggi langit. Sehingga, kebijakan itu bisa kontraproduktif bagi usaha pemerintah menurunkan tarif tiket. “Katanya akan menurunkan tiket pesawat. Laah.. ini malah menaikkan tiket pesawat dg cara memberikan pungutan dana pariwisata,” jelas Tulus.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengakui memang ada rapat koordinasi pembahasan untuk rencana dana pariwisata berkelanjutan. Namun demikian, Ia menegaskan hingga sampai saat ini tidak ada biaya tambahan yang akan membebani masyarakat.

"Bahwa ini masih dalam kajian dan tentunya kita menyadari masukan dari masyarakat bahwa harga tiket masih mahal," ujar Sandiaga dalam Weekly Brief, Senin (22/4). Oleh karena itu, Sandiaga mengatakan, pemerintah tidak akan menambah beban. Namun, pemerintah tengah mengkaji beberapa opsi untuk pengumpulan dana kepariwisataan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri