KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) menyebut, target swasembada garam pada 2027 masih menghadapi sejumlah tantangan, meski pemerintah tengah mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan proyek K-SIGN sebagai salah satu strategi utama untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor garam, khususnya untuk kebutuhan industri.

Baca Juga: Integrated Healthcare Indonesia (IHI) Gandeng Sun Energy, Operasikan PLTS 777,98 kWp

Namun, Ketua Umum APGRI Jakfar Sodikin menilai tambahan produksi dari kawasan tersebut belum cukup untuk menutup kebutuhan garam nasional yang masih cukup besar.

"Seandainya K-SIGN Rote selesai 100% pun, tambahan produksinya sekitar 200.000 ton. Artinya, jumlah itu masih jauh dari kebutuhan garam dalam negeri," ujar Jakfar kepada Kontan.co.id, Minggu (7/6/2026).

Menurut Jakfar, upaya mencapai swasembada garam tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan kawasan baru.

Pemerintah juga perlu mengoptimalkan potensi lahan garam rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung produksi garam nasional.

Ia menilai sentra-sentra garam rakyat, terutama yang memiliki areal luas, masih belum mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai dari pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Bursa Mineral 2027 Dinilai Ambisius, CORE: Fondasi Pasarnya Belum Siap

Lebih lanjut, Jakfar menjelaskan sebagian garam rakyat sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan sejumlah sektor industri.

Namun, sebagian besar petambak masih menghadapi kendala kualitas sehingga produk yang dihasilkan belum memenuhi spesifikasi industri secara luas.

Karena itu, APGRI mendorong pemerintah memperkuat program pembinaan dan peningkatan kualitas produksi garam rakyat.

Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah penyediaan teknologi sederhana seperti geomembran high-density polyethylene (HDPE) untuk petambak garam.

Menurutnya, penggunaan geomembran telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperbaiki kualitas garam yang dihasilkan.

Baca Juga: Rencana Kemasan Polos Vape Picu Diskusi soal Hak Informasi Konsumen

Selain itu, APGRI juga meminta pemerintah menyediakan dukungan teknologi pengolahan garam yang lebih modern, baik pada tahap budidaya (on farm) maupun pascapanen (off farm).

"Bukan sekadar washing plant biasa. Dengan teknologi yang lebih maju, garam rakyat dapat diolah menjadi garam industri dengan kadar NaCl di atas 97%," jelas Jakfar.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas pengolahan menjadi faktor penting agar garam produksi dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan industri manufaktur yang selama ini masih bergantung pada pasokan impor.

Di sisi lain, APGRI juga mendukung pembukaan lahan garam baru di daerah yang memiliki potensi tinggi, terutama di kawasan Nusa Tenggara.

Namun, Jakfar mengingatkan bahwa pengembangan tambak garam harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian.

Baca Juga: Harga Cabai Turun Tajam, Bapanas Siapkan Penyerapan Telur dan Daging Ayam

"Kami mendukung pembukaan lahan baru di sentra garam maupun wilayah potensial lainnya. Namun perlu diingat, tidak semua lahan cocok dijadikan tambak garam yang efisien dan ekonomis," tandasnya.

Dengan berbagai tantangan tersebut, APGRI menilai target swasembada garam 2027 masih membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif, mulai dari peningkatan produktivitas lahan eksisting, perbaikan kualitas garam rakyat, hingga penguatan industri pengolahan garam nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News