JAKARTA. Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham, mengklaim bahwa dua kepengurusan Golkar yang terlibat sengketa telah sepakat untuk menandatangani kesepakatan islah. Meski demikian, kesepakatan tersebut belum menentukan struktur kepengurusan untuk mengakomodasi pimpinan kedua kubu.

"Ini baru langkah awal. Karena masih ada yang saling klaim pengurus yang sah, kepengurusan akan ditentukan kemudian sesuai aturan yang berlaku," ujar Idrus, saat ditemui di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Rabu (27/5).

Menurut dia, fokus utama penandatanganan kesepakatan islah adalah untuk membentuk tim yang mempersiapkan Golkar dalam pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015. Tim tersebut nantinya akan bekerja untuk melakukan sinkronisasi penjaringan calon kepala daerah yang telah disiapkan kedua kubu.

Idrus mengatakan, kesepakatan ini adalah langkah awal sebelum ditentukan kepengurusan baru yang akan dibawa ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Struktur kepengurusan, menurut dia, akan ditentukan sesuai aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Parpol, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 18 Mei lalu.

"Makanya, untuk saat ini, jangan ada yang klaim punya kepengurusan yang sah. Semua akan ditentukan nanti berdasarkan aturan yang berlaku," kata Idrus. (Abba Gabrillin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie